DPRD Kaltim Dukung Pemindahan Jalur Angkutan Tambang ke Sungai demi Kurangi Kerusakan Jalan

SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap wacana pemindahan jalur angkutan tambang dan sawit dari jalan umum ke jalur sungai. Gagasan ini dinilai sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase besar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menilai pemanfaatan jalur sungai sebagai alternatif transportasi industri bisa menjadi solusi jangka panjang, asalkan dikaji secara matang dan disiapkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saya kira ini satu-satunya opsi yang diharapkan masyarakat. Kami sangat mendukung karena jalan yang dibangun dengan dana rakyat seharusnya dinikmati rakyat, bukan dirusak oleh beban kendaraan industri,” tegas Firnadi.
Firnadi mengungkapkan bahwa upaya pengendalian angkutan tambang bukan hal baru. Pemerintah sebelumnya telah mencoba menerapkan dua kebijakan: pembatasan tonase kendaraan dan penetapan jalur khusus tambang. Namun, implementasinya dinilai belum efektif.
“Faktanya, dua kebijakan itu belum berhasil. Tonase diatur, tapi sering dilanggar. Jalur khusus ditetapkan, tapi belum terealisasi. Kalau sekarang ada wacana pindah ke jalur sungai, kami ingin tahu konsep konkretnya seperti apa,” ujarnya.
Meski mendukung wacana tersebut, Firnadi menegaskan bahwa pemindahan ke jalur sungai bukan solusi instan. Ia mengingatkan bahwa tantangan baru akan muncul, seperti dampak sosial bagi warga bantaran sungai dan kesiapan infrastruktur serta industri itu sendiri.
“Pemerintah provinsi harus menyampaikan konsep teknis secara jelas, termasuk tanggapan dari para pengusaha tambang. Sampai saat ini belum ada paparan lengkap yang disampaikan ke publik,” katanya.
Firnadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha dalam menyusun kebijakan transportasi industri yang adil dan berpihak pada masyarakat.
“Jalan umum itu untuk rakyat, bukan untuk rusak karena kendaraan tambang. Semua pihak harus duduk bersama mencari solusi nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.(adv)