SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Meski menghadapi tekanan fiskal akibat proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa komitmen terhadap program pendidikan gratis tetap menjadi prioritas utama.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa DBH—yang menjadi sumber utama pembiayaan belanja daerah—diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026. Dari sebelumnya lebih dari Rp20 triliun, alokasi DBH diperkirakan hanya akan mencapai sekitar Rp18 triliun dalam APBD murni 2026.
“Yang menjadi masalah adalah penurunan fiskal kita. Dana bagi hasil menurun dari Rp20 sekian menjadi Rp18 triliun untuk murni 2026,” ujar Hasanuddin saat ditemui di Samarinda.
Kondisi ini, lanjutnya, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Ia juga menekankan bahwa alokasi DBH tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah provinsi, namun juga harus dibagikan secara proporsional ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
“Proyeksi perubahan anggaran tahun 2025 juga menunjukkan tren penurunan. Tapi ini masih sementara, kita akan lihat bagaimana realisasinya nanti,” tambahnya.
Di tengah tantangan fiskal ini, DPRD Kaltim memastikan tetap memberikan dukungan penuh terhadap program strategis pemerintah daerah, khususnya di sektor pendidikan. Hasanuddin menegaskan bahwa pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga S3 adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh dihentikan, bahkan dalam kondisi anggaran yang ketat.
“Program ini sejalan dengan semangat kita di DPRD. Harus tetap jalan dan menjadi prioritas,” pungkasnya.(adv)
DPRD Kaltim Prioritaskan Pendidikan Gratis Meski Dana Bagi Hasil Menurun
