SAMARINDA,suarabalikpapan.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) secara resmi mengesahkan agenda kegiatan Masa Sidang II Tahun 2025 melalui Rapat Paripurna ke-21 yang digelar di Gedung D, Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Selasa (1/7).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi oleh Wakil Ketua I Ekti Imanuel dan Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta dihadiri Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Sejumlah anggota dewan hadir baik secara langsung maupun daring, mencerminkan semangat kolaboratif dalam menentukan arah kerja lembaga legislatif ke depan.
Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa pengesahan agenda ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen DPRD Kaltim untuk menjaga ritme kerja yang terstruktur, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Agenda Masa Sidang II ini adalah cerminan dari semangat kolektif DPRD Kaltim untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Agenda yang disusun oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim pada 30 Juni 2025 tersebut mencakup berbagai program strategis, seperti rapat alat kelengkapan dewan, pembahasan kebijakan daerah, hingga evaluasi pelaksanaan program kerja sebelumnya.
Usulan pengesahan kemudian disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota dewan. Dengan ketukan palu satu kali, Hasanuddin Mas’ud menandai pengesahan resmi agenda tersebut.
Menjelang penutupan rapat, pimpinan DPRD Kaltim juga menyampaikan ucapan selamat atas sejumlah peringatan nasional, termasuk Tahun Baru Islam 1447 H, Hari Keluarga Nasional, Hari Bhayangkara ke-79, dan Hari Kelautan Nasional, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Rapat ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan perwakilan media yang hadir. Lagu kebangsaan “Bagimu Negeri” mengiringi penutupan rapat, membangkitkan semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah.(adv)
DPRD Kaltim Sahkan Agenda Masa Sidang II Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-21
