DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Setuju Ranperda PUG Menjadi Perda

25
×

DPRD Kaltim Setuju Ranperda PUG Menjadi Perda

Share this article
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menerima draft Ranperda PUG dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati dalam Rapat Paripurna ke-40 DPRD Kaltim, pada Rabu (08/11/2023)

SAMARINDA,suarabalikpapan.com- DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-40 dengan agenda penyam­paian laporan akhir kerja Komisi IV membahas Ranper­da inisiatif Pemprov Kaltim tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah, persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda ini­siatif Pemprov Kaltim tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG dalam Pembangunan Daerah menjadi Perda, dan pendapat akhir kepala daerah. Rapat paripurna yang di­gelar di Gedung Utama Kan­tor DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023) dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman serta me­wakili Pj Gubernur Kaltim, Asisten III Setda Kaltim Reza Indra Riadi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati dalam penyampaian laporan men­gatakan, pembahasan Ran­perda Perubahan PUG telah memasuki tahap pelaporan akhir, Komisi IV berkomit­men untuk mendukung ter­wujudnya Perda yang dapat dijadikan sebagai pedoman serta arah kebijakan dalam melaksanakan Strategi Pem­bangunan Pengarusutamaan Gender.
Dengan demikian, lanjut Puji, upaya akselerasi pe­rubahan Perda yang dilak­sanakan Komisi IV diharap­kan mampu mendorong strategi pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam as­pek kehidupan manusia di Provinsi Kaltim melalui ke­bijakan dan program dimu­lai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Patut kita pahami bersama, kesetaraan gender adalah dimana laki-laki dan perem­puan dapat berkembang optimal tanpa terkendala je­nis kelaminnya, sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perem­puan punya perbedaan kebu­tuhan yang harus dipenuhi.
“Pengarusutamaan Gender dijabarkan dalam pemban­gunan haruslah menginte­grasikan peran gender men­jadi sebuah dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan di daerah yang dimulai dari perencanaan, pe­nyusunan, pelaksanaan, hing­gapemantauan dan evaluasi,” ujar Puji.
Dengan percepatan pe­nyelesaian Ranperda ini, lanjutnya, Komisi IV DPRD Kaltim bersama dengan Biro Hukum Setda Kaltim dan Dinas Kependudukan Pem­berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim telah menyelesaikan pembahasan terkait muatan materi perubahan Raperda tersebut. Selanjutnya, dengan ma­suknya tahap fasilitasi Ran­perda tentang Pengarusta­maan Gender kepada Ke­menterian Dalam Negeri RI, sebagaimana permohonan yang telah diajukan Pimpinan Dewan kepada Gubernur Kal­tim. Komisi IV berharap dapat segera mungkin memproses pada bulan November tahun 2023, sehingga dapat dilanjut­kan ketahap penetapan dan pengundangan.
“Hal ini mengingat pent­ingnya Perda Provinsi Kaltim tentang Pegarustamaan Gen­der yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan program PUG,” kata politisi Partai Demokrat ini. Komisi IV meyakini den­gan perubahan Perda ini dapat menggiring setiap ta­hap pembangunan terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan, agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat terakomo­dir, sehingga keduanya me­nikmati hasil pembangunan secara berimbang.
“Dengan demikian, tujuan PUG akan tercapai dimana perempuan dan laki-laki me­miliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan,” pungkasnya.
Selanjutnya, Muhammad Samsun menanggapi laporan Komisi IV yang telah disam­paikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan akhir hasil kerja Komisi IV yang disampaikan pada rapat paripurna ini telah selesai dan sesuai dengan tata tertib dewan.
“Selanjutnya sesuai den­gan tahapan tata tertib DPRD Provinsi Kaltim dan agenda kita selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, saya selaku pimpinan rapat menyampai­kan kepada para anggota de­wan yang terhormat apakah rancangan peraturan dae­rah tentang perubahan atas Perda Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penga­rusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dapat diterima dan disetujui untuk menjadi peraturan daerah,” tanya Samsun. “Setuju,” jawab anggota dewan secara aklamasi.(adv/sb-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *