DPRD Paser

DPRD Paser Bahas Lahan Warga Masuk HGU PT PG

43
×

DPRD Paser Bahas Lahan Warga Masuk HGU PT PG

Share this article
DPRD Paser membahas lahan warga yang masuk HGU PT Pradiksi Gunatama.

TANA PASER,suarabalikpapan.com-DPRD Paser menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, baru-baru ini. RDP membahas lahan warga 10 desa di Kecamatan Batu Engau yang berada di wilayah Hak Guna Usaha (HGU)  PT Pradiksi Gunatama (PG).    Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Fadly Imawan bersama Ketua Komisi I  Hendrawan Putra didampingi anggota Komisi I Hamransyah, Rahmadi, Asisten Ekonomi Pemkab Paser Adi Maulana, Dandim 0904 Paser, Kabagops Polres Paser M Resa, manajemen perusahaan, serta 10 Kepala Desa di Kecamatan Batu Engau.  

Ketua Komisi I DPRD Paser Hendrawan Putra mengatakan, pertemuan kali ini membahas dugaan penggusuran dan pembangunan boundaries di lahan pertanian dan perkebunan masyarakat di HGU  PT PG. Ia meminta ke pemerintah daerah untuk terakhir kalinya memfasilitasi kedua belah pihak dari 10 Kades dengan BPD dan juga pihak manajemen PT PG. Dari hasil mediasi sudah menemui titik terang bahwa pihak manajemen PT PG menghargai apa yang menjadi hak dari masyarakat.  
“Permasalahannya itu tentang boundaries, kemudian tuntutan menolak HGU, lahan basah, hingga tidak ingin ada kemitraan,” kata Hendrawan putra, Kamis (16/2/2023).  
Hendrawan melanjutkan, pihaknya tetap berpegang teguh pada aturan yang ada, sebagaimana kemitraan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah hingga Undang-Undang. Sebagaimana aturan yang berlaku,  dalam suatu perusahaan mengikat kemitraan dengan masyarakat. Pihak manajemen juga sudah meyakinkan DPRD dan Pemkab Paser bahwa hak-hak masyarakat tidak akan diganggu.  
“Yang belum dikelola saja tidak akan diganggu kalau ada hak-hak dasarnya, mereka tidak akan mengganggu seperti yang disampaikan,” ujarnya.  
Hendrawan mengapresiasi pihak perusahaan maupun dari manajemen, hingga legal perusahaan yang tetap pada koridor hukum tanpa mengesampingkan hak-hak masyarakat, kemungkinan ada mis komunikasi saja termasuk mengenai boundaries. Dari sisi lain juga harus menghargai masyarakat terkait kekhawatiran mereka.  
“Kita harus menghargai juga masyarakat, ada kekhawatiran, ketidak tahuan mereka, makanya kami minta Pemkab untuk memfasilitasi masyarakat ini, mana hak-hak mereka masuk dalam HGU yang sudah digarap,” ujarnya.  
Dari penjelasan pihak perusahan, pihak manajemen perusahaan juga bingung terkait adanya pasar yang masuk dalam HGU perusahaan. Ia juga meyakini, para Kades sudah mengetahui persoalan tersebut meskipun secara administratif baru dilantik.  
“Tinggal dari pemerintah saja, kalau perlu divalidasi BPN Paser,” jelasnya.  
Hendrawan menambhakan, pihak perusahaan juga sudah membuka diri untuk berdiskusi maupun melakukan musyawarah dengan masyarakat.   “Kita junjung tinggi masyarakat itu, saya meyakini perusahaan akan menjalin kerjasama yang bagus dengan masyarakat,” tambahnya.  
Sementara itu, Legal Humas PT PG, Dedy Hari Suprianto mengatakan, permasalahan yang diajukan warga bukanlah masalah baru melainkan permasalahan lama  sebab yang jadi permasalahan beberapa pihak tidak mengetahui masalah boundaries.  
“Kami membawahi 10 desa di dalam HGU tersebut akan dibuat boundaries atau tanda batas sampai dimana titik HGU tersebut masuk dalam koordinat lahan warga,” jelasnya.  
Hal tersebut kata Dedy merupakan amanah dari undang undang, pihak perusahaan juga menjalankan hal tersebut sesuai dengan hukum tanpa mengedepankan konteks kekuasaan yang disebutkan dalam waktu RDP belum lama ini.
Dijelaskan awal mula adanya permasalahan ini berawal situasi di Desa Kerang, jaman dulu ada kesepakatan namun kesepakatan itu diluar atau maksudnya lahan warga masuk didalam HGU sehingga wajar saja pihak perusahaan membuat tapal batas.   “Ini loh tanda kami di sini, dan akan menginventarisasi, kemudian tanaman tahun 2018 keatas akan menjadi mitra dari perusahaan kami, karena perusahaan kami telah menambah daya dari 60 ton perjam sekarang menjadi 90 ton perjam otomatis TBS kami kekurangan,” ujarnya.  
Pihak perusahaan akan menampung dan meminta masyarakat untuk mengirimkan buah sawit hasil kebun masyarakat  ke perusahaan dan tentunya harga belinya yang tertinggi.   “Untuk mengetahui ayo, harus mengetahui batasnya, batasnya aja belum tahu dan baru mau sosialiasi kepada kepala desa, dan mohon maaf sepertinya kades agak terlambat mensosialisasikan ke masyarakat, pada saat tim kami bergerak terjadilah bentrokan tim survei dan tim warga,” jelasnya.  
Dedy menambahkan,  pihaknya membantah adanya pengambilan lahan masyarakat, dan tujuan dari pembuatan boundaries untuk menentukan batas perusahaan.   “Kami hanya menentukan batas perusahan saja yang kedepannya bertujuan untuk kemitraan kepada masyarakat,” tambahnya.(sb-06)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *