SAMARINDA,suarabalikpapan.com — Menjelang memasuki triwulan ketiga tahun 2025, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Dr. H. Rudy Mas’ud, kembali mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyerapan anggaran yang rendah menjadi perhatian serius, mengingat per Juni 2025, realisasi anggaran masih berada di bawah 50 persen.
“Serapan anggaran kita masih rendah. Ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD,” tegas Gubernur Rudy Mas’ud saat memimpin briefing rutin di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/6/2025).
Dalam arahannya, Gubernur yang akrab disapa Gubernur Harum ini menekankan agar setiap OPD segera melakukan mitigasi terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Ia mengakui bahwa dalam beberapa kondisi, silpa tidak bisa dihindari. Namun demikian, potensi tersebut harus ditekan serendah mungkin melalui evaluasi dini dan pelaksanaan kegiatan yang terukur serta sesuai ketentuan hukum.
Gubernur Harum juga menekankan bahwa seluruh penggunaan APBD harus mengarah pada belanja publik dan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Saya tidak ingin ada proyek infrastruktur yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Fokus kita adalah program padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, dengan situasi ekonomi nasional yang masih belum stabil dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, program padat karya bisa menjadi solusi strategis.
Gubernur juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap anggaran yang dikelola. Transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan yang rutin menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem pengawasan keuangan daerah.
“Saya tekankan, setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai terjadi pemborosan, apalagi sampai menimbulkan persoalan hukum,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Gubernur meminta setiap OPD melaporkan realisasi fisik dan keuangan bulanan, serta melaporkan hambatan dan potensi penyimpangan kepada Inspektorat dan Sekretaris Daerah Kaltim.
“Keberhasilan bukan soal besar kecilnya anggaran yang diserap, tapi seberapa besar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Briefing tersebut dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Seno Aji, serta seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.
Dengan penegasan ini, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kaltim.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Gubernur Kaltim: Setiap Rupiah APBD Harus Bermanfaat dan Dipertanggungjawabkan
