SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Menjelang 100 hari masa kepemimpinannya, Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Harum, memimpin briefing bersama kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (26/5/2025) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Harum menegaskan pentingnya percepatan realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam sektor pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Keenam sektor tersebut meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan Sosial.
“Alokasikan anggaran yang proporsional untuk enam pelayanan dasar ini. Pendidikan adalah yang utama, disusul kesehatan, kemudian infrastruktur dan sektor lainnya,” ujar Harum.
Gubernur Harum juga menyoroti pentingnya optimalisasi serapan anggaran di masing-masing perangkat daerah guna menekan angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam penyelenggaraan APBD Kaltim.
“Serapan anggaran harus digenjot. Saat ini bukan waktunya lagi merencanakan, tapi mengeksekusi. Lakukan akselerasi, serap anggaran dengan profesional dan sesuai jadwal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong perangkat daerah untuk lebih aktif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor-sektor strategis seperti perhubungan dan pertambangan, termasuk penggunaan alat berat.
“Semua sektor harus digali potensi PAD-nya. Jangan hanya mengandalkan dana pusat,” tambahnya.
Dalam briefing tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala dinas, badan, dan biro di lingkungan Pemprov Kaltim.
Gubernur Harum menutup arahannya dengan pesan agar seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional dan penuh integritas untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalimantan Timur periode 2025–2030.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Gubernur Kaltim Tekankan Prioritas SPM Enam Pelayanan Dasar dalam Briefing Perangkat Daerah
