by

H Baba Reses di Klandasan Ilir, Usulan Warga Mulai PJU hingga Perbaikan Drainase

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, H Baba, dari Fraksi PDI Perjuangan, melakukan reses Masa Sidang III/2021 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Kedai Sabindo, Jalan Mayjen Sutoyo Gunung Malang, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Rabu (27/10/2021) malam.

H Baba didampingi Lurah Klandasan Ilir Andi Arief Hidayatullah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Kecamatan Balikpapan Kota Rudy Yuliastono dengan moderator Siti Aminah serta dihadiri 64 RT di Kelurahan Klandasan Ilir.

Kegiatan reses anggota DPRD ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD yakni menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen atau masyarakat. Beberapa usulan yang disampaikan warga dalam reses Anggota DPRD Kaltim H Baba kali ini diantaranya soal pemasangan penerangan jalan umum (PJU), perbaikan jalan lingkungan, drainase hingga usulan-sulan non fisik.

Menanggapi usulan warga tersebut, menurut H Baba, semua usulan itu ada mekanismenya mulai dari RT, kemudian ke kelurahan, kecamatan, kota hingga ke provinsi. “Memang ada beberapa usulan warga saat reses pada 10 anggota DPRD Kaltim di Balikpapan pada tahun 2021 harusnya bisa diakomodir di tahun 2022 namun belum bisa terealisasi lantaran anggaran dipangkas untuk fokus pada penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19,” kata H Baba.

Warga antusias mengikuti reses Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim H Baba dari Fraksi PDI Perjuangan

H Baba mencontohkan usulan pemasangan PJU yang banyak tidak terealisasi tahun 2021 lantaran pemangkasan anggaran untuk penanganan Covid-19. “Semua usulan warga kami upayakan tetapi ada yang namanya program prioritas sehingga tidak semua diakomodir. Jadi usulan-usulan warga diverifikasi mulai dari kelurahan, kecamatan, kota hingga ke provinsi kira-kira mana yang menjadi prioritas. Misalnya usulan RT ada 15 setelah diverifikasi kelurahan sisa 10, di kecamatan sisa 5 dan seterusnya,” ujar H Baba.

Untuk itu, dirinya berharap usulan warga yang disampaikan dalam reses kali ini bisa dimasukan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diawasi secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Semoga usulan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa masuk SIPD tahun 2022 sehingga bisa terealisasi pada tahun 2023,” pungkas H Baba.(sb-01)  

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita terkini