SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, kembali menyoroti persoalan klasik yang terus berulang setiap tahunnya: minimnya kapasitas sekolah negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda.
Menurut H. Baba, keterbatasan jumlah sekolah negeri di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan tidak semua calon siswa bisa tertampung di sekolah negeri. Di Balikpapan, misalnya, hanya sekitar 51 persen siswa yang dapat diterima di sekolah negeri, sedangkan sisanya harus mencari alternatif di sekolah swasta atau berpindah domisili demi peluang lebih besar.
“Masalah utama bukan kualitas, tapi kuantitas sekolah. Bahkan, di Balikpapan Tengah tidak ada satu pun SMA atau SMK negeri,” ujarnya saat diwawancarai.
Meski sekolah swasta tersedia, lanjut H. Baba, masyarakat tetap lebih memilih sekolah negeri karena pertimbangan biaya dan kualitas. Hal ini membuat banyak keluarga mengalami tekanan sosial dan ekonomi, termasuk harus menyekolahkan anak ke swasta yang biayanya lebih tinggi.
Situasi di Samarinda sedikit berbeda. Di kota ini, masalah utama adalah konsentrasi pendaftaran di sekolah-sekolah favorit, yang menyebabkan penumpukan siswa di beberapa sekolah, sementara sekolah lain kekurangan peminat.
“Jika kualitas seluruh sekolah negeri merata, penumpukan di sekolah favorit tidak akan terjadi. Pemerataan mutu pendidikan harus menjadi prioritas,” tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.
Untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mengawal pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang telah masuk dalam rencana pembangunan daerah. Proyek ini direncanakan mulai direalisasikan pada tahun 2025 hingga 2026.
H. Baba memastikan bahwa pembangunan USB tidak akan berhenti sebagai wacana belaka. Komisi IV akan mengawasi agar pembangunan benar-benar dilakukan di lapangan, khususnya di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan minim fasilitas pendidikan negeri.
“Ketidakseimbangan akses pendidikan tidak boleh dibiarkan. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi dampak sosial dan psikologisnya juga nyata. Kami akan pastikan USB dibangun tepat sasaran,” pungkasnya.(adv)
H. Baba Soroti Minimnya Sekolah Negeri di Balikpapan dan Samarinda, Komitmen Kawal Pembangunan USB
