SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, membantah tudingan yang menyebut adanya pengurangan anggaran beasiswa demi keuntungan proyek tertentu. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah.
“Proses penganggaran di pemerintahan dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Tuduhan tentang adanya keuntungan fisik sebesar 10 persen yang ditujukan kepada DPRD dan Pj Gubernur adalah tidak benar,” tegas Hasanuddin.
Ia menjelaskan perbedaan peran antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Eksekutif memiliki rencana kerja (renja) tersendiri, sementara DPRD bertugas mengawasi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat.
“Program Beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan. Setelah disahkan, pengelolaan anggaran berada di tangan eksekutif,” tambahnya.
Menanggapi isu aliran keuntungan 10 persen dari proyek pokok pikiran (pokir) yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hasanuddin menyarankan agar pihak yang menyebarkan isu tersebut langsung mengonfirmasi kepada Sekda Kaltim.
“Jika benar ada dana tersebut, Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah pihak yang paling tepat untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa tuduhan tanpa dasar dapat merusak reputasi institusi pemerintah dan berpotensi memiliki konsekuensi hukum.
Dia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Proses penganggaran di pemerintahan sangat transparan. Setelah disahkan oleh DPRD, pengguna anggaran sepenuhnya berada di eksekutif. Tuduhan bahwa legislatif terlibat dalam pengelolaan anggaran adalah asumsi yang keliru,” jelas Hasanuddin.
Hasanuddin menegaskan dukungan DPRD Kaltim terhadap program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk proyek pokir yang merupakan hasil reses anggota DPRD.
“Pokir adalah aspirasi masyarakat yang kami tampung saat reses, tetapi pelaksanaannya berada di tangan eksekutif. Tuduhan bahwa kami terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah tidak benar,” tegasnya.(adv/sb-02/dprdkaltim)
Hasanuddin Bantah Tudingan Pengurangan Anggaran Beasiswa untuk Proyek Tertentu
