SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menciptakan berbagai dinamika baru bagi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya kebutuhan pangan yang seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Ambisi Kaltim untuk mencapai swasembada pangan pun kini berada di ujung tanduk, terutama mengingat adanya penurunan produksi padi, sementara permintaan pangan terus meningkat.
Penurunan produksi padi di Kaltim terjadi meskipun permintaan pangan kian tinggi. Penyebab utama hal ini adalah maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan area pertambangan. Akibatnya, Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah, seperti Jawa dan Sulawesi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya pemerintah untuk memiliki database pertanian yang lengkap dan komprehensif. Pemetaan potensi wilayah yang akurat akan menjadi dasar yang kuat untuk merancang ketahanan pangan yang lebih baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk IKN.
“Kita belum memiliki data konkret mengenai pertanian di setiap kabupaten/kota. Berapa luas lahan yang tersedia, bagaimana kualitas tanahnya, dan tanaman apa yang paling cocok untuk ditanam. Dengan database yang lengkap, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar,” ujar Ananda.
Ananda juga menyebutkan bahwa beberapa wilayah di Kaltim, seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU), sudah dikenal sebagai lumbung pangan daerah. Meski demikian, ia meyakini bahwa daerah lain di Kaltim juga memiliki potensi serupa yang belum tergarap sepenuhnya.
Penting bagi pemerintah untuk melakukan pemetaan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, dengan memastikan bahwa pengelolaan sektor pertanian di setiap kabupaten/kota berjalan optimal. “Database ini harus menjadi prioritas utama, bukan hanya untuk sektor Sumber Daya Alam (SDA), tapi juga untuk ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, Ananda juga mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan food estate di Kaltim. Food estate atau kawasan pengembangan pertanian terintegrasi bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menyediakan pasokan pangan yang cukup bagi Kaltim dan IKN.
Namun, Ananda mengingatkan agar kebijakan pengembangan food estate tetap memperhatikan kesejahteraan petani lokal. Jika dikelola dengan baik, food estate bukan hanya dapat memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan taraf hidup para petani di Kaltim.
Lebih lanjut, Ananda menekankan bahwa untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait. Sinergi antar semua pihak menjadi kunci agar Kaltim tidak hanya menjadi penyangga pangan bagi IKN, tetapi juga mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.
“Jika kita serius dalam mengelola potensi pertanian, saya yakin Kaltim bisa menjadi salah satu daerah swasembada pangan di Indonesia. Dengan database yang baik, pengelolaan yang tepat, dan perhatian pada petani, kita akan mencapainya,” pungkasnya.(adv/sb-01/dprdkaltim)
Kaltim Perlu Database Pertanian untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan
