JAKARTA,suarabalikpapan.com-Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Lokakarya Pengembangan Simpul Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional, sekaligus melakukan penandatanganan Perjanjlan Kerja Sama Website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS) dan Komitmen Pembentukan Hub JIPP 2023 di Ballroom Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, baru-baru ini.
Acara yang digagas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) rangkaian Desiminasi dan Konsultasi Publik bertema Satukan Persepsi, Kuatkan Sinergi, dalam Pemanfaatan SP4N-LAPOR untuk pelayanan publik yang lebih baik. Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada Kementerian PANRB yang telah memasukkan Kaltim menjadi salah satu daerah pilot project program nasional ini.
“Kita siap sukseskan program nasional ini dan dukung sepenuhnya. Tentu keuntungan besar bagi pemerintah daerah, sebab inovasi dari berbagai daerah lain di Indonesia bisa tersimpul serta diimplementasi dalam optimalisasi pelayanan publik,” kata Wagub Hadi Mulyadi usai penandatanganan kerjasama dikutip suarabalikpapan.com dari berita adpimprovkaltim, baru-baru ini.
Pembentukkan JIPPNAS ini menurut Wagub, untuk mengkolaborasikan berbagai inovasi pemerintah daerah yang jumlahnya ribuan serta tersebar agar tersimpul dan dikelola Kemen PANRB untuk peningkatan pelayanan.
“Kita kan sejak beberapa tahun ini melalui Balitbangda sudah melombakan inovasi terkait pelayanan publik, termasuk program kita satu OPD satu inovasi minimal setiap tahunnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan kerjasama KemenPANRB dan USAID ERAT sebagai upaya pelaksanaan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik, maka Kementerian PANRB membentuk simpul kerja sama antar lembaga dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. Karenanya, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Website JIPPNAS dan penandatanganan Komitmen Pembentukan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik/Hub Inovasi untuk tujuh provinsi sebagai pilot project di tahun 2023. “Ini upaya kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien dan kuat,” katanya.
Kepala Balitbangda Kaltim Fitriansyah menjelaskan Kaltim hingga saat ini sudah memiliki lebih 100 inovasi terkait pelayanan publik dan telah dilombakan. “JIPP ini nantinya akan dikelola Biro Organisasi bersama Balitbangda, sehingga seluruh inovasi perangkat daerah di provinsi maupun kabupaten dan kota se Kaltim akan tersimpul dalam JIPP kita,” ujarnya.
Bersama Kaltim melakukan penandatanganan kerjasama JIPPNAS yakni Provinsi Maluku Utara, DI Yogyakarta, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jambi dan Jawa Barat. Hadir Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LANRI Tri Widodo Wahyu Utomo, perwakilan USAID Indonesia Merita Ginarjati, USAID ERAT STTA Didit Purwodadu, serta perwakilan provinsi se Indonesia.(sb-02/adv/kominfo-kaltim)
