BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Lonjakan angka stunting di Balikpapan menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan, terutama dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggreni, menyoroti lemahnya sistem pendataan sebagai akar permasalahan yang membuat upaya penanganan menjadi tidak tepat sasaran.
“Masalah utama kita saat ini bukan hanya pada penanganan, tetapi pada pendataan yang belum akurat dan valid. Kita belum tahu pasti berapa persen angka stunting yang sebenarnya di Balikpapan,” tegas Siska saat ditemui, Senin (20/10/2025).
Menurut politisi dari Fraksi NasDem ini, keakuratan data sangat penting untuk mengambil langkah yang efektif dalam mengatasi masalah stunting. Ia menilai bahwa sistem pendataan di Balikpapan perlu direformasi secara menyeluruh, mulai dari tingkat bawah.
“Jika pendataan dilakukan ulang melalui kader posyandu di tiap RT, datanya akan jauh lebih spesifik dan terpercaya,” jelas Siska.
Ia mencontohkan sistem pendataan di Bogor dan Jakarta yang menurutnya jauh lebih terstruktur. Dalam kunjungannya ke dua kota tersebut, Siska melihat langsung bagaimana data masyarakat dikumpulkan secara lengkap, mulai dari data stunting, keluarga miskin, hingga data individu seperti janda. Bahkan, semua informasi disertai dengan foto, alamat lengkap, dan nomor telepon.
“Setiap wilayah bisa langsung dimonitor kondisinya. Kenapa Balikpapan tidak bisa menerapkan hal yang sama?” ujarnya.
Siska juga mengungkapkan bahwa banyak data di Balikpapan saat ini sudah tidak relevan, karena tidak diperbarui secara berkala.
“Banyak data yang sudah kadaluarsa. Ada yang orangnya sudah meninggal atau pindah domisili, tapi belum diperbarui. Ini menjadi hambatan besar dalam upaya penanganan stunting,” tambahnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Balikpapan agar memprioritaskan perbaikan sistem pendataan sebelum melangkah ke tahap penanganan teknis.
“Kalau datanya sudah akurat, baru kita bisa menyusun strategi yang benar-benar tepat sasaran. Bahkan kalau perlu, bangun sistem aplikasi khusus seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran sekitar Rp10 miliar. Di sana, semua data bisa terintegrasi, termasuk data stunting dan penanganan bencana,” tutupnya.(sb-02)
Kasus Stunting di Balikpapan Meningkat, DPRD Dorong Perbaikan Sistem Pendataan untuk Penanganan Tepat Sasaran
