SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023. Situasi ini mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
“Besarnya Silpa mencerminkan kurang optimalnya perencanaan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Masalah ini perlu segera diatasi. Silpa yang besar menunjukkan bahwa kita belum dapat mengelola keuangan dengan baik,” ungkap Hasanuddin.
Dia menambahkan bahwa visi, misi, dan program jangka panjang serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum direncanakan dengan matang. Besarnya Silpa, menurutnya, mungkin disebabkan oleh program-program yang belum berjalan maksimal dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perlu ditingkatkan.
“Pemerintah belum memaksimalkan kinerja SKPD. Hal ini harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” tegas politisi Partai Golkar Kaltim ini.
Hasanuddin juga menekankan pentingnya perhatian masyarakat dan legislator terhadap Silpa, serta perlunya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan penyusunan program yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kita ingin semua yang diprogram dan sudah dialokasikan dananya di APBD terealisasi dengan baik,” tambahnya.
Dia berharap Gubernur Kaltim periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan informasi penting mengenai Silpa APBD Kaltim, tetapi juga menyoroti perlunya peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.(adv/sb-02/dprdkaltim)
Ketua DPRD Soroti Besarnya Silpa APBD Kaltim
