SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang SMA/SMK sederajat. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kendala teknis aplikasi, kesiapan sekolah, hingga pemerataan akses pendidikan di wilayah pinggiran dan pesisir.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, menjelaskan bahwa pada tahap awal pelaksanaan, sistem SPMB berjalan cukup lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah gangguan teknis mulai muncul dan berdampak pada proses penerimaan siswa baru.
“Gangguan ini sudah mulai ditangani, tetapi kami menekankan pentingnya langkah antisipatif agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang,” tegas Baba, Senin (14/7/2025).
Selain masalah teknis, Komisi IV juga menyoroti ketimpangan dalam akses pendidikan, khususnya di daerah pinggiran, pesisir, dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan.
“Pemerataan akses pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Ini membutuhkan sinergi kebijakan lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Baba.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan bahwa penguatan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas merupakan bagian dari komitmen mereka dalam memastikan setiap anak di Kalimantan Timur memperoleh hak pendidikan yang layak.
Sebagai langkah strategis, Komisi IV berencana melakukan studi banding ke DKI Jakarta dan Jawa Timur, dua daerah yang dinilai berhasil mengelola sistem SPMB secara efisien dan minim gejolak.
“Kami ingin mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, lalu menyesuaikannya dengan karakteristik lokal di Kalimantan Timur. Harapannya, sistem penerimaan siswa baru di sini bisa lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan,” pungkas Baba.(adv)
Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SPMB 2025: Fokus pada Masalah Teknis dan Pemerataan Pendidikan
