TENGGARONG,suarabalikpapan.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong transformasi birokrasi menuju era digital dengan menyelenggarakan sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selasa (15/7/2025), di Aula Bappeda Kukar.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kukar ini diikuti oleh perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kukar, Dafip Haryanto.
Dalam sambutannya, Dafip menegaskan pentingnya kesiapan birokrasi menghadapi perubahan tata kelola berbasis digital.
“SPBE bukan sekadar sistem, tapi paradigma baru dalam pemerintahan. Kita menginginkan birokrasi yang tidak hanya modern secara teknologi, namun juga adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat,” ujar Dafip.
Pada kegiatan ini, Diskominfo Kukar juga memperkenalkan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang telah disusun bersama konsultan dari PT Digitama Sinergi Indonesia. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam mengintegrasikan layanan digital antar-OPD secara efektif dan efisien.
Plt. Kepala Diskominfo Kukar, Solihin, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menyusun arsitektur SPBE sebagai dasar integrasi layanan dan sistem digital.
“Evaluasi SPBE tahun 2024 menyarankan penguatan dokumentasi dan pelaksanaan SPBE sesuai standar nasional. Maka hari ini kami hadirkan pedoman manajemen risiko, layanan, serta aset TIK untuk implementasi yang lebih terstruktur,” jelas Solihin.
Lebih lanjut, Solihin mengungkapkan bahwa Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai salah satu lokasi pemantauan SPBE nasional tahun 2025 oleh Kementerian PANRB, menjadikan dokumen dan kebijakan yang disusun saat ini sangat krusial dalam proses evaluasi mendatang.
Kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai wadah konsolidasi antar-OPD guna menyamakan persepsi dan arah kebijakan transformasi digital di Kukar.
“Transformasi digital bukan tanggung jawab satu dinas saja. Butuh sinergi, komitmen, dan konsistensi dari seluruh OPD. Bersama, kita bisa wujudkan pemerintahan yang lebih modern, terbuka, dan responsif,” tutup Solihin.(adv)
Kukar Perkuat Digitalisasi Pemerintahan Lewat Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
