TENGGARONG,suarabalikpapan.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak tujuh kali berturut-turut.
Kepala Inspektorat Daerah Kukar, Hariansyah, mengungkapkan bahwa predikat WTP diberikan berdasarkan empat aspek utama. Pertama, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan setiap peristiwa dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, sistem pengendalian internal yang diterapkan. Dan keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, selama tujuh tahun terakhir laporan keuangan daerah kita selalu dinilai wajar tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah sudah berjalan sesuai prinsip yang diamanatkan regulasi,” jelas Hariansyah Senin (25/8/2025).
Ia menegaskan, BPK sebagai auditor eksternal berperan penting dalam melakukan pemeriksaan. Predikat WTP yang diberikan merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan.
Namun, kondisi penerimaan negara yang mengalami defisit turut berdampak pada daerah. Kukar yang masih bergantung pada transfer keuangan pusat, khususnya dari sektor ekstraktif seperti pertambangan, juga harus melakukan langkah efisiensi.
“Sekitar 60 persen pendapatan Kukar masih bersumber dari sektor pertambangan. Jadi, ketika ada penyesuaian anggaran di pusat, otomatis kita juga terdampak,” ujarnya.
Kendati demikian, Hariansyah memastikan bahwa efisiensi tidak boleh mengurangi prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan daerah, asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas harus tetap dipenuhi.
“Akuntabilitas itu sangat penting. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang terus kita jaga agar tata kelola keuangan daerah tetap berkualitas dan mendapat kepercayaan publik,” pungkasnya.
Dengan capaian ini, Pemkab Kukar semakin optimistis untuk terus memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan visi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat. (adv)
Kukar Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Inspektorat Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas
