TENGGARONG, suarabalikpapan.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) menggelar rapat koordinasi penting pada Senin (14/4/2025), guna membahas kelanjutan Jembatan Besi Tenggarong yang kondisinya kini kian memprihatinkan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas PU ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPRD, aparat kepolisian, perwakilan instansi pemerintah, Kesultanan Ing Martadipura, hingga tokoh masyarakat setempat.
Menurut Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, pertemuan ini bertujuan sebagai forum sosialisasi dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, terkait apakah jembatan yang sudah tua dan rusak tersebut akan dibongkar, dipertahankan, atau dibangun ulang dengan konsep baru.
“Tujuan kami bukan untuk menghilangkan nilai sejarah Jembatan Besi, melainkan mencari solusi terbaik yang tetap menghargai aspek historis sekaligus menjamin keselamatan publik,” ujar Wiyono.
Hasil rapat menyepakati tiga langkah strategis awal: Pembentukan tim cepat untuk melakukan kajian teknis dan non-teknis secara menyeluruh. Penghentian sementara kontrak proyek, agar tidak ada pengerjaan fisik sebelum hasil kajian selesai.Pelaporan hasil rapat kepada Bupati Kukar dan pihak Kesultanan, sebagai dasar pertimbangan keputusan akhir.
Tim cepat tersebut akan melibatkan akademisi dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Kajian awal dari mahasiswa Polnes menunjukkan bahwa kondisi Jembatan Besi saat ini dinilai tidak lagi aman dan berisiko tinggi.
Wiyono menegaskan bahwa keputusan akhir akan memperhatikan aspek sejarah, keamanan struktur, serta kebutuhan lalu lintas masa depan. Opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain: mempertahankan jembatan di lokasi saat ini, memindahkannya, atau membangun ulang dengan pendekatan baru yang tetap menghargai nilai budaya.
Ia juga mengakui bahwa sosialisasi sebelumnya belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Ini jadi pelajaran penting bagi kami untuk lebih terbuka ke depan dan melibatkan masyarakat secara menyeluruh,” ucapnya.
Pemerintah menargetkan dalam waktu satu minggu akan ada perkembangan dari tim cepat. Wiyono memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan inklusif demi kepentingan bersama.
“Seluruh suara masyarakat akan kami dengarkan. Keputusan nantinya akan mempertimbangkan semua masukan yang telah kami terima,” pungkasnya.(adv)
Masa Depan Jembatan Besi Tenggarong Dibahas, Pemkab Kukar Janjikan Keputusan Inklusif
