BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Upaya penguatan demokrasi di tingkat daerah terus dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu langkah konkret diwujudkan dalam agenda Penguatan Demokrasi Daerah Ke-5 bertajuk “Tentang Prioritas Kebijakan Publik” yang diselenggarakan di RT 80 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Jumat (23/5/2025).
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya berhenti pada proses elektoral seperti pemilu atau forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Menurutnya, demokrasi harus hadir dalam setiap lini tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Penetapan prioritas pembangunan daerah—baik di sektor pendidikan, kesehatan, hingga penanggulangan kemiskinan—harus dilandasi partisipasi aktif masyarakat dan kajian teknokratik. Prinsip inklusivitas harus menjadi fondasi dalam setiap tahap perencanaan,” ujar Nurhadi di hadapan warga Manggar.
Nurhadi juga menambahkan bahwa semakin luas pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, maka semakin besar pula kemungkinan kebijakan tersebut tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Kaltim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya warga Balikpapan Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Iwan Wahyudi selaku narasumber menekankan pentingnya memahami fungsi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan sistematis dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik.
“Kebijakan publik mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan—ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, perumusannya harus didasarkan pada identifikasi masalah, analisis data, hingga pengambilan keputusan yang objektif dan strategis,” jelas Iwan.
Acara ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat setempat, yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan lingkungan, layanan pendidikan, serta akses kesehatan.(sb-02).
Nurhadi Dorong Penguatan Demokrasi Daerah Lewat Kebijakan Publik Partisipatif di Balikpapan
