BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang demokratis.
Hal tersebut disampaikan saat kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-2 yang digelar di RT 40, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Nurhadi, proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan demokratis merupakan sistem yang terintegrasi antara pendekatan politik, teknokratis, serta partisipasi masyarakat dalam menentukan alokasi sumber daya untuk kesejahteraan publik.
“Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang memadukan nilai politik, teknokratis, dan partisipasi publik dalam mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Nurhadi menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan dokumen politik. Dokumen tersebut memuat berbagai pilihan kebijakan publik yang disusun melalui mekanisme politik.
Karena itu, ia menilai penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan keseimbangan antara pendekatan politik, teknokratis, dan partisipatif.
Dengan pendekatan tersebut, aspirasi masyarakat dapat terakomodasi secara lebih optimal dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Dokumen perencanaan pada dasarnya merupakan dokumen politik yang berisi pilihan-pilihan publik,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengakui dalam praktiknya lembaga politik belum sepenuhnya mampu mengartikulasikan seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi publik menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan.
“Di sinilah pentingnya partisipasi masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber kegiatan Iwan Wahyudi menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi, istilah fiskal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara.
Ia menyebutkan bahwa kebijakan fiskal mencakup berbagai instrumen seperti pajak, belanja pemerintah, hingga pengelolaan utang negara yang digunakan untuk mempengaruhi kondisi makroekonomi.
“Fiskal merujuk pada seluruh kebijakan terkait pendapatan dan belanja negara, termasuk pajak, pengeluaran pemerintah, serta utang,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi fiskal menjadi faktor penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Transparansi tersebut diwujudkan melalui penyediaan informasi yang lengkap, tepat waktu, serta mudah dipahami masyarakat terkait pengumpulan pajak, penggunaan anggaran, hingga pengelolaan aset negara.
“Keterbukaan informasi ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Selain mendorong transparansi, kegiatan tersebut juga membahas peran DPRD dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pengawasan ini bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“DPRD memiliki kewenangan pengawasan yang kuat, termasuk memastikan rekomendasi BPK dijalankan,” ujarnya.
Jika ditemukan dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan anggaran, DPRD juga dapat menggunakan sejumlah hak konstitusionalnya, seperti hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat.
Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya transparansi serta partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan yang baik, kata Nurhadi, harus terintegrasi dengan sistem penganggaran agar penggunaan sumber daya lebih efektif, efisien, dan terukur.
“Tujuannya agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(sb-01)
Nurhadi Saputra Dorong Transparansi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
