MAHULU, suarabalikpapan.com – DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 kembali melaksanakan uji petik lapangan pada 20–21 Mei 2025. Kegiatan ini difokuskan di dua wilayah, yakni Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), guna memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan strategis daerah.
Beberapa proyek yang ditinjau antara lain pembangunan akses jalan dari Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Kubar, proyek distribusi tenaga listrik di Kampung Barong Tongkok, serta jalan penghubung Kubar ke Mahulu.
Anggota Pansus LKPj, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan bahwa sebagian besar proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Dari hasil pemantauan di lapangan, progresnya cukup bagus. Pekerjaan sesuai jadwal dan manfaatnya mulai dirasakan warga,” ujarnya.
Firnadi menyoroti proyek perluasan jaringan kabel listrik di Kampung Barong Tongkok, Kubar, yang telah lama diusulkan warga ke pihak PLN namun belum terealisasi. Pemerintah Provinsi Kaltim akhirnya mengambil inisiatif untuk membangun jaringan listrik melalui pendanaan APBD.
“Tiang listrik dan kabel distribusi beserta trafo sudah terpasang. Informasi dari Dinas ESDM Kaltim menyebutkan proyek ini telah memperoleh Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN. Tinggal menunggu serah terima resmi dari Pemprov ke PLN,” tambahnya.
Ia menilai proyek ini layak diapresiasi karena menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di daerah yang selama ini belum teraliri listrik. Firnadi menyebutkan masih terdapat sekitar 110 desa di Kaltim yang belum menikmati layanan listrik, belum termasuk jumlah dusun dan RT.
Dalam kunjungan tersebut, pansus juga menemukan persoalan infrastruktur jalan yang memerlukan perhatian khusus, khususnya ruas jalan menuju Jembatan Martadipura yang menghubungkan Kukar dan Kubar.
“Saat air sungai pasang, jalan tersebut tergenang cukup dalam dan menyulitkan kendaraan. Kami akan mendiskusikan hal ini dengan Dinas PUPR Kaltim dan mungkin merekomendasikan peninggian badan jalan,” ungkap Firnadi.
Lebih lanjut, Firnadi menegaskan bahwa kegiatan uji petik ini bukan sekadar seremonial. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab pansus dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Beberapa pekerjaan perlu klarifikasi lebih lanjut, terutama dalam mencocokkan isi dokumen laporan dengan kondisi riil di lapangan. Pengawasan ini penting untuk memastikan anggaran benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran,” pungkasnya.(adv).
Pansus DPRD Kaltim Tinjau Proyek Strategis di Kubar dan Mahulu, Fokus Infrastruktur dan Listrik Pedesaan
