BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ketua Pansus RPJMD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa kolaborasi antarwilayah sangat diperlukan agar berbagai program unggulan yang dicanangkan oleh Pemprov Kaltim dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Program-program seperti BPJS gratis dan pendidikan hingga jenjang S3 sangat membantu masyarakat. Tapi kita harus pastikan tidak tumpang tindih dengan program yang sudah dijalankan kabupaten/kota,” ujar Syarifatul dalam rapat pembahasan di Balikpapan, Kamis (19/6/2025).
Dokumen RPJMD yang dipaparkan oleh Bappeda Kaltim mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari tantangan pembangunan, proyeksi ekonomi, hingga estimasi pendapatan daerah dalam lima tahun ke depan. Salah satu fokus utama adalah penguatan program unggulan Gratispol dan Jospol, yang meliputi: Pembiayaan pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3,
BPJS Kesehatan gratis, Bantuan untuk marbot masjid,
Penyediaan Wi-Fi gratis, dan Program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.
Namun, Pansus mencatat bahwa beberapa program tersebut sudah lebih dulu diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga diperlukan mekanisme integrasi yang solid agar anggaran lebih efisien dan manfaat bisa merata.
Syarifatul menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong adanya penyelarasan program antarlevel pemerintahan dalam dokumen final RPJMD 2025–2029. Harapannya, masyarakat bisa menerima manfaat secara merata tanpa tumpang tindih layanan.
Dengan langkah ini, RPJMD Kaltim diharapkan menjadi dokumen pembangunan yang tidak hanya ambisius, tetapi juga implementatif dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.(adv)
Pansus RPJMD Kaltim Dorong Sinkronisasi Program Gratis antara Pemprov dan Daerah
