BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Gabungan PPP-Perindo, Ardiansyah SH menggelar reses Masa Sidang II/2022 guna menyerap aspirasi masyarakat di RT 15 Kelurahan Mekar Sari, Balikpapan Tengah, pada Senin (20/6/2022) malam.
Anggota DPRD Kota Balikpapan Ardiansyah SH didampingi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perawatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan Fajar Juliarman, Staf Sarana dan Prasarana (Sapras) SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Nur Alamsyah serta Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Mekar Sari Anton Anggana.
Reses Ardiansyah kali ini juga dihadiri paraKetua LPM di wilayah Balikpapan Tengah serta ratusan Ketua RT dari berbagai kelurahan di Balikpapan Tengah. Usulan warga mayoritas tentang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sedang berlangsung saat ini. Terutama persoalan teknis seperti Kartu Keluarga (KK) hingga lambing burung garuda dalam akta kelahiran.
Warga juga meminta segera dilakukan pembangunan sekolah baru di wilayah Balikpapan Tengah terutama bangunan SMP. Sebab di Balikpapan Tengah hanya ada 2 SMP negeri yakni SMPN 1 dan SMPN 2 Balikpapan. Selain itu, ada usulan perbaikan jalan lingkungan, pergantian tiang listrik yang sudah tua, serta minimnya pengawasan oleh DPU saat pelaksanaan proyek sehingga banyak proyek kualitasnya buruk.
Terkait teknis dan syarat pelaksanaan PPDB, menurut Staf Sapras SD Disdikbud Kota Balikpapan Nur Alamsyah mengatakan, Disdikbud Balikpapan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.
“Saya kira persoalan yang bapak-ibu sampaikan bukan hanya terjadi di Balikpapan sebab hal ini terjadi secara nasional. Tapi insyaallah kalau ada kendala dalam PPDB silakan bapak dan ibu sampaikan ke saya untuk segera dicarikan solusi,” ujar Nur Alamsyah.
Sementara itu, terkait keluhan tidak maksimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, menurut Kepala UPT Perawatan Jalan DPU Kota Balikpapan Fajar Juliarman, hal ini disebabkan minimnya tenaga pengawas yang dimiliki oleh DPU untuk mengawasi ratusan paket proyek. “Tapi sebenarnya nggak ada masalah walaupun paket proyek cukup banyak karena sudah ada konsultan proyek yang mengawasi. Nah, itulah tugas para konsultan ini,” katanya.
Selain itu, Fajar juga berharap ketua RT dan LPM bisa ikut mengawasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan kontraktor. “Silakan saja laporkan ke DPU sebab masyarakat bisa juga ikut serta mengawasi pelaksanaan proyek jika melihat pekerjaannya asal-asalan,” terang Fajar.
Dari beberapa usulan tersebut menurut anggota DPRD Balikpapan Ardiansyah, salah satu yang sangat prioritas yaitu pembangunan SMP negeri di Balikpapan Tengah sesuai janji Wali Kota Rahmad Mas’ud dalam rapat paripurna. “Saya kira untuk masalah lahan tidak masalah tinggal dianggarkan. Sebab di Balikpapan Tengah ada lahan milik Pemkot yang bisa dibangun sekolah yaitu di atas Lapangan Tenis Manuntung,” ujar suami anggota DPRD Kaltim Mimi Pane ini.
Ia menambahkan, pembangunan sekolah ini bisa diusulkan lewat anggaran di APBD murni 2023 sehingga pembangunannya bisa dilaksanakan pada tahun 2024. “Saya kira di Balikpapan Tengah bisa bangun SMP negeri baru, sebab Pemkot punya lahan di Lapangan Tenis Manuntung,” pungkas pria Kelahiran Sanga Sanga, Kutai Kartanegara ini.(sb-01)
