TENGGARONG, suarabalikpapan.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima audiensi dari Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian guna membahas percepatan peningkatan luas tambah tanam (LTT) padi sebagai langkah menuju swasembada pangan nasional. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Kukar pada Selasa, (18/3/2025), dihadiri oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian, Inti Pertiwi Naswari, serta Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Stiawan dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Muhammad Taufik.
Dalam pertemuan tersebut, Inti Pertiwi Naswari menyampaikan bahwa peningkatan luas tanam pada bulan Maret menjadi prioritas utama, sejalan dengan arahan Menteri Pertanian. Dikatakannya, kondisi pertanaman di Kaltim, khususnya di Kukar, masih belum optimal dengan luas tanam yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya pergeseran pola tanam, di mana puncak tanam yang biasanya berlangsung pada Oktober-November atau Maret kini bergeser ke bulan Desember-Januari. Dengan pola baru ini, puncak tanam selanjutnya diperkirakan terjadi pada bulan April atau Mei.
“Kami berharap dengan dukungan penuh dari Bupati, Dandim, dan Kepala Dinas Pertanian, kolaborasi ini akan meningkatkan luas tambah tanam di bulan Maret, April, dan Mei,” ujar Inti.
Kukar, yang menjadi salah satu dari enam kabupaten yang memperoleh manfaat dari program optimalisasi lahan Kementerian Pertanian, juga membahas strategi lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan. Bupati Kukar, Edi Damansyah, mengungkapkan komitmennya untuk mendukung percepatan LTT padi. Dalam pertemuan ini, Bupati Edi menekankan dua poin penting.
Pertama, optimalisasi lahan sawah yang telah ada di Kukar, yang mencakup area seluas sekitar 2.400 hektare sesuai program dari Kementerian Pertanian. Bupati Edi menekankan pentingnya verifikasi data di lapangan agar informasi tentang luas tanam yang tercatat lebih akurat.
“Berdasarkan data satelit yang disampaikan Ibu Inti, luas tanam bulan lalu masih rendah. Saya minta agar dilakukan klarifikasi langsung di lapangan,” ungkapnya.
Kedua, selain berpartisipasi dalam program nasional, Pemkab Kukar juga menjalankan inisiatif mandiri untuk mengoptimalkan lahan pertanian. Bekerja sama dengan Kodim 0906 Kukar dan Kodim 0908 Bontang, Pemkab Kukar telah melaksanakan pembangunan infrastruktur pertanian selama empat tahun, meliputi pengairan, jalan usaha tani, dan sumur bor. Sebanyak lima kawasan dengan luas total sekitar 8.000 hektare telah ditetapkan untuk program optimalisasi ini.
Salah satu kebutuhan mendesak bagi para petani adalah infrastruktur pengairan. Dalam hal ini, Pemkab Kukar, bekerja sama dengan TNI, telah membangun embung, saluran irigasi, jalan usaha tani, dan sumur bor. Mereka juga memanfaatkan saluran irigasi dari tambang batu bara untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
“Lahan yang sebelumnya hanya bisa ditanami sekali setahun, kini dapat ditanami hingga tiga kali musim tanam,” jelas Bupati Edi.
Dengan meningkatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, dan TNI, program ketahanan pangan di Kukar semakin diprioritaskan. Bupati Edi juga mengusulkan agar program optimalisasi lahan diperluas ke kawasan-kawasan existing yang sudah teridentifikasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
“Program ini telah menjadi bagian dari RPJMD 2021–2026 dan sangat penting untuk ketahanan pangan daerah dan nasional,” pungkasnya.
Dengan kolaborasi yang semakin erat, Pemkab Kukar berkomitmen untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan dengan terus mengoptimalkan potensi pertanian yang ada, terutama melalui percepatan LTT padi dan pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih baik.(adv)
Pemkab Kukar dan Kementan Bahas Percepatan LTT Padi untuk Mencapai Swasembada Pangan
