Provinsi Kaltim

Pemkab Mahulu Perhatikan Saran DPK Kaltim, Segera Evaluasi Perda Kelembagaan Perpustakaan

195
×

Pemkab Mahulu Perhatikan Saran DPK Kaltim, Segera Evaluasi Perda Kelembagaan Perpustakaan

Share this article
Pertemuan DPK Kaltim, Perpusnas RI serta Pemkab Mahulu membahas adanya perpustakaan di perbatasan Indonesia dan Malaysia

SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Hulu (Mahulu) memperhatikan saran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim serta Perpustakaan Nasional (Perpunas) RI agar  di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia berdiri Dinas Perpustakaan.

Respon positif Pemkab Mahulu ini disampaikan  Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Mahakam Hulu, Drg Agustinus Teguh Santoso, M.Adm,Kes ketika menerima kunjungan Kadis DPK Kaltim M Syafranuddin dan Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI Budi Kusumawardani yang secara khusus melakukan evaluasi kelembagaan Perpustakaan di Mahulu.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bupati Mahulu, Senin (5/9), Syafranuddin menerangkan Dinas PK yang ia pimpin sudah memprogramkan untuk peningkatan SDM di Mahulu melalui kegiatan peningkatan gemar membaca serta memberikan layanan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan. “Pemerataan pembangunan keperpustakaan, dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim sesuai visi dan misi pertama Gubernur  Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, karenanya diupayakan jangkauan layananan hingga desa terpencil di Mahakam Hulu agar kualitas warga Kaltim terus meningkat,” sebut Syafranuddin.

Iapun menambahkan, dukungan Dinas PK dan Perpusnas lebih banyak jika kelembagaan terkait perpustakaan di Mahulu bisa ditingkatkan. Jika saat ini, ungkap pria yang akrab disapa Ivan ini, layanan keperpustakaan berada di bawah Bagian Kesra Setda Mahulu, diharapkan kedepan bisa berada di bawah OPD seperti Dinas Pendidikan atau menjadi dinas tersendiri.

Sementara Budi Kusumawardani menyebutkan Perpusnas, jika kelembagaan perpustakaan di Mahulu bisa ditingkatkan dukungan Perpusnas lebih besar diantaranya untuk gedung sebesar Rp10 miliar. “Perpusnas berharap di Mahulu, kualitas SDM warga Mahulu meningkat dengan lebih banyak membaca buku dan meningkatkan daya saingnya. Jika saat ini urusan perpustakaan berada di Bagian Kesra, sifatnya keperpustakaanya menjadi khusus tidak umum,” bebernya.

Mendapat dukungan Kadis PK Kaltim dan Perpusnas, Pemkab Mahulu berencana segera melakukan revisi Perda terkait kelembagaan. “Kami baru menyadari akan pentingnya keberadaan sebuah perpustakaan umum, selama ini kami terbentur dengan SDM dan keuangan namun apa yang disarankan Dinas PK dan Perpusnas RI menjadi perhatian serius kami,” ujar Agustinus yang dalam pertemuan didampingi Staf Ahli Bupati, Kabag Ortal dan Kabag Kesra. (hmsdpkkaltim/sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *