BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi tantangan besar dalam menyusun rencana pembangunan tahun 2027. Total usulan program dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai sekitar Rp5,9 triliun, sementara kemampuan fiskal daerah diperkirakan hanya sekitar Rp2,8 triliun.
Selisih anggaran yang cukup besar tersebut membuat pemerintah kota harus melakukan seleksi ketat terhadap berbagai program pembangunan. Proses penyaringan dilakukan melalui Forum Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang) yang kembali digelar tahun ini.
Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan, Murni, menjelaskan bahwa forum pramusrenbang menjadi tahap awal dalam menyelaraskan berbagai program antar-OPD sekaligus menentukan prioritas pembangunan kota.
Ia menuturkan, berbeda dengan tahun sebelumnya, pramusrenbang tahun ini kembali dilaksanakan untuk memastikan adanya keterkaitan antarprogram yang diusulkan setiap perangkat daerah.
“Tahun ini kita lakukan kembali untuk menyelaraskan semua program dan kegiatan OPD untuk tahun 2027 agar ada keterhubungan antara satu OPD dengan OPD lainnya,” ujar Murni saat ditemui di Balai Kota, Selasa (10/3/2026).
Menurut Murni, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan setiap OPD menata ulang rencana program yang diajukan. Prioritas akan diberikan pada program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat.
“OPD harus mengatur ulang programnya jika dananya tidak mencukupi. Program yang dampaknya paling tinggi bagi masyarakat itulah yang harus diprioritaskan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa dalam situasi keterbatasan anggaran, perencanaan pembangunan tidak boleh lagi berorientasi pada kepentingan masing-masing OPD. Seluruh program harus dilihat dalam perspektif kebutuhan kota secara menyeluruh.
Selain menyeleksi program, pramusrenbang juga berfungsi untuk memastikan pelaksanaan sembilan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu isu yang tetap menjadi perhatian utama adalah penanganan banjir, mengingat dampaknya yang luas terhadap aktivitas masyarakat.
“Banjir tentu menjadi perhatian karena dampaknya sangat besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur,” kata Murni.
Di sisi lain, pemerintah kota juga tetap mempertimbangkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Penataan kawasan perkotaan, termasuk pembangunan trotoar dan ruang publik, dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Murni memperkirakan kondisi fiskal Balikpapan pada 2027 tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi kondisi keuangan yang juga dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Meski demikian, seluruh usulan program dari OPD tetap akan dicatat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai langkah antisipasi apabila terjadi perubahan kebijakan atau tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita tetap mengakomodir semua usulan dalam RKPD. Siapa tahu nanti ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau ada tambahan anggaran, sehingga semua usulan tetap tercatat,” pungkasnya.(Adv Diskominfo Balikpapan)
Pemkot Balikpapan Seleksi Ketat Usulan Program OPD 2027, Anggaran Rp5,9 Triliun Disaring karena Keterbatasan Fiskal
