SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk mengakomodasi aspirasi para driver ojek online (ojol), baik roda dua maupun roda empat, yang melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (20/5/2025).
Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, mengatakan bahwa keberadaan driver online merupakan bagian penting dari roda perekonomian daerah. Karena itu, setiap tuntutan dan masukan dari mereka akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“Kami sudah menerima aspirasi dari driver online, dan kebijakan sebelumnya tetap mengikat jika belum dicabut. Kami mendukung penuh tuntutan mereka, terutama agar program promo dari aplikator tidak mengurangi penghasilan mitra driver,” tegas Seno Aji.
Pemprov Kaltim melalui Dinas Perhubungan akan menyusun dan mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perhubungan sebagai respons atas tuntutan yang disampaikan. Hal ini bertujuan untuk mendesak lahirnya regulasi nasional terkait transportasi online, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah.
Selain itu, Pemprov juga berencana mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan dan menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Presiden RI. Bahkan, Seno Aji menyatakan kesiapan Pemprov untuk memfasilitasi keberangkatan perwakilan driver online dari Kaltim ke Jakarta dalam rangka pertemuan nasional bersama 20 provinsi lainnya.
“Kami akan sampaikan langsung ke Presiden. Pemprov siap fasilitasi keberangkatan asosiasi driver online Kaltim untuk ikut menyuarakan aspirasi di tingkat nasional,” ujar Seno.
Pemprov Kaltim juga menegaskan akan mengevaluasi ketaatan aplikator transportasi daring terhadap kebijakan daerah. Seno Aji menyoroti penurunan pendapatan mitra driver dalam beberapa tahun terakhir, yang salah satunya dipicu oleh kebijakan promo yang merugikan.
“10 tahun lalu, penghasilan driver online cukup tinggi, tapi sekarang berbeda. Kami harap aplikator tidak mengabaikan kesejahteraan mitra mereka,” kata Wagub.
Dalam aksi damai yang digelar oleh driver dari Samarinda dan Tenggarong, para pengemudi menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya: Kenaikan tarif jasa ojek online, Regulasi pengantaran makanan dan barang, Penetapan tarif bersih untuk jasa taksi online, Penghapusan program promo yang merugikan driver dan Pembentukan Undang-Undang khusus transportasi online.
Koordinator lapangan dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB), Lukman dan Ivan Jaya, menyebutkan bahwa aksi serupa juga dilakukan secara serentak di 20 provinsi di Indonesia.
Sejumlah pejabat turut mendampingi Wakil Gubernur dalam menerima aspirasi tersebut, antara lain: Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Plt Kepala Dinas Perhubungan Irhamsyah, Kasat Pol PP Provinsi Kaltim Munawwar, Kepala Biro PPOD Siti Sugiyanti, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar dan Perwakilan dari aplikator transportasi online.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Pemprov Kaltim Dukung Tuntutan Driver Online, Siap Fasilitasi Aspirasi ke Pemerintah Pusat
