BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen ini ditegaskan dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah yang digelar di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Kamis (12/6/2025)
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021.
“Forum ini menjadi ruang strategis menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan membangun komitmen antar pemangku kepentingan untuk mendorong digitalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah,” kata Ismiati.
Ismiati juga menyampaikan bahwa berdasarkan Indeks Sistem Transaksi Pemerintah Daerah (STPD) tahun 2024, Kalimantan Timur telah masuk dalam kategori digital. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi, baik pendapatan pajak dan retribusi maupun belanja daerah, telah dilakukan secara elektronik.
Acara ini dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan retribusi. Forum ini juga menjadi ajang evaluasi dan penyusunan strategi lanjutan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang cepat, terintegrasi, dan transparan.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kita semua sudah punya QRIS, internet banking. Saatnya Kaltim jadi yang terdepan dalam digitalisasi keuangan,” tegasnya.
Wagub juga menyayangkan bahwa posisi Provinsi Kaltim masih berada di bawah Kota Samarinda dalam indeks TP2DD provinsi. Ia mengajak seluruh instansi – dari Bapenda, Biro Umum, OPD se-Kaltim, hingga rumah sakit dan puskesmas – untuk meningkatkan kinerja dan kolaborasi.
Lebih lanjut, Seno Aji menekankan bahwa transformasi digital tak cukup hanya bergantung pada teknologi. Keberhasilan program TP2DD sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
“TP2DD bukan sekadar soal sistem atau aplikasi. Ini tentang perubahan mindset dari manual ke digital. Jika dijalankan serius, peluang kebocoran bisa ditekan dan transparansi meningkat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari penguatan sistem, Pemprov Kaltim juga terus mengembangkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Platform ini memungkinkan pencatatan dan penyajian data keuangan secara real-time, mendukung transparansi dan akuntabilitas di semua level pemerintahan.
Menariknya, dalam forum ini juga terungkap bahwa salah satu kabupaten di Kalimantan Utara yang belum memiliki akses jalan memadai justru memiliki indeks TP2DD lebih tinggi dari Kalimantan Timur. Fakta ini menjadi tamparan sekaligus motivasi untuk Kaltim agar tidak hanya sekadar digital secara administratif, tapi juga optimal secara implementasi.
“Sinyal kita lebih bagus, akses kita lebih luas, tapi kita kalah. Ini harus jadi pemacu semangat kita semua,” kata Seno Aji.
Pemprov Kaltim optimistis, melalui kolaborasi lintas OPD dan penguatan komitmen bersama, Kalimantan Timur dapat menjadi provinsi terdepan dalam digitalisasi keuangan daerah secara nasional.
“Dengan kerja keras dari semua pihak, kita bisa wujudkan keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan kompetitif,” pungkas Ismiati.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Pemprov Kaltim Genjot Digitalisasi Keuangan Daerah Lewat Forum TP2DD dan SPBE
