SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para tenaga pendidik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Gubernur Kaltim, H Seno Aji, menyampaikan bahwa pihaknya serius memperjuangkan nasib para guru honorer di wilayah 3T yang saat ini belum masuk dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Memang masih ada guru yang belum masuk dalam program PPPK. Karena itu, kita berupaya memperjuangkan agar mereka mendapat kesempatan yang sama,” kata Seno Aji, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim, di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (23/6/2025).
Seno menambahkan, Pemprov Kaltim telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) agar membuka kembali formasi PPPK khusus untuk guru-guru di wilayah 3T.
Selain itu, hingga saat ini Pemprov Kaltim tetap memberikan dukungan finansial melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menggaji guru-guru honorer yang bertugas di daerah 3T. Langkah ini diambil agar kualitas pendidikan tetap terjaga, meskipun di daerah terpencil.
“Pemerintah juga terus mendorong insentif tambahan bagi guru 3T agar mereka tetap semangat mengabdi, meskipun banyak dari mereka berharap bisa mengajar di kota,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Seno Aji dalam agenda resmi Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-20 yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim, H Hasanuddin Mas’ud. Rapat tersebut membahas tanggapan Pemprov Kaltim terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 35 anggota DPRD Kaltim, jajaran Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Kaltim.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Pemprov Kaltim Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Wilayah 3T
