PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024. Laporan ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 69 ayat (1). Dalam aturan tersebut, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang kemudian disertai dengan Ringkasan RLPPD yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan.
LPPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yang meliputi urusan konkuren, tugas pembantuan, serta tugas umum pemerintahan. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintahan daerah di mata publik.
Capaian Kinerja Makro Kaltim 2024:
Ringkasan RLPPD 2024 mencatat sejumlah capaian kinerja makro yang signifikan, antara lain:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 78,20
Angka Kemiskinan: 6,11%
Tingkat Pengangguran Terbuka: 5,31%
Pertumbuhan Ekonomi: 6,22%
Pendapatan Perkapita: Rp 215,76 juta
Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini): 0,322
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah:
Untuk belanja daerah pada tahun 2024, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,221 triliun dengan realisasi capaian 104,06%. Total realisasi anggaran yang tercatat mencapai Rp 22,083 triliun, mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Kinerja di Urusan Pelayanan Dasar:
Pemprov Kaltim juga menyoroti pencapaian di bidang pelayanan dasar, yang meliputi:
Pendidikan: Tingkat partisipasi pendidikan untuk warga usia 16-18 tahun mencapai 96,35%, dan tingkat partisipasi untuk usia 4-18 tahun mencapai 81,36%.
Kesehatan: Rasio daya tamping rumah sakit rujukan per 1.000 penduduk mencapai 1,7%. Semua rumah sakit rujukan provinsi telah terakreditasi 100%, dan pelayanan kesehatan di situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) mencapai 100%.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Rasio kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir mencapai 62,02%. Selain itu, rasio kawasan pantai yang rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai mencapai 63,23%. Rasio kemantapan jalan provinsi tercatat 100%.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Capaian perumahan dengan Penyediaan Sarana Umum (PSU) lengkap mencapai 100%. Penanganan kawasan kumuh seluas 10-15 hektar juga tercatat mencapai 20,33%.
Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum): Penyelesaian gangguan ketertiban umum mencapai 100%, begitu juga dengan penegakan Perda dan Perkada.
Penanganan Sosial dan Tanggap Darurat:
Dalam bidang sosial, Pemprov Kaltim mencatatkan pencapaian signifikan di antaranya:
100% penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh kebutuhan dasar di panti.
100% lanjut usia terlantar dan anak terlantar yang juga mendapatkan pelayanan dasar di panti.
100% penanganan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial dalam tahap tanggap darurat.
Hasil Evaluasi dan Opini Laporan Keuangan:
Pada hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemprov Kaltim memperoleh skor kinerja 3,5178 yang menempatkan provinsi ini di peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia, dengan status kinerja tinggi. Sementara itu, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, Pemprov Kaltim kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya berturut-turut sejak tahun 2014.
Harapan dan Tujuan Penyampaian RLPPD 2024:
Penyampaian Ringkasan RLPPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap laporan ini menjadi alat ukur yang transparan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dengan rilis ini, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta sebagai langkah untuk terus memperbaiki pelayanan dan pembangunan di Provinsi Kaltim.(*)
Sumber : Diskominfo Kaltim
Diolah : suarabalikpapan.com
