Pengelolaan Sampah di Balikpapan: DPRD Soroti Kapasitas TPA Manggar yang Terus Menipis

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com–Pengelolaan sampah di Kota Balikpapan mendapatkan apresiasi tinggi dari DPRD. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan dinilai berhasil dalam mengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar, yang bahkan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah untuk kategori kota besar.
Namun, di balik keberhasilan tersebut, DPRD Balikpapan juga mengingatkan adanya ancaman serius yang mengintai, yaitu kapasitas TPA Manggar yang semakin menipis dan mendekati batas maksimal.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan, “Pengelolaan sampah ini patut diapresiasi karena bukan pekerjaan yang mudah. Namun, kita juga harus waspada karena TPA Manggar sudah mendekati overload,” kata Alwi pada Senin (28/4/2025).
Menurut Alwi, TPA Manggar saat ini sudah memasuki zona ke-6 dan diprediksi akan meluas ke zona ke-7 pada tahun depan. Jika hal itu terjadi, maka Kota Balikpapan akan menghadapi kondisi darurat dalam pengelolaan sampah.
“Jika sudah masuk zona ke-7, itu berarti kita sudah menghadapi situasi darurat. Solusi jangka panjang perlu segera dipikirkan agar masalah ini tidak menjadi krisis,” jelas Alwi.
Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, DPRD Balikpapan mengajukan dua opsi solusi. Opsi pertama adalah penambahan lahan baru untuk TPA. Namun, opsi ini memiliki kendala besar karena ada aturan dari kementerian yang melarang penambahan lahan TPA.
Opsi kedua adalah penerapan teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran untuk menghasilkan gas metana. Teknologi ini telah diterapkan di beberapa daerah di Sumatera dan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi volume sampah di TPA.
Alwi Al Qadri mengungkapkan, “Jika aturan pusat melarang perluasan lahan TPA, maka teknologi pembakaran yang ramah lingkungan bisa menjadi alternatif. Sampah dibakar sampai habis, dan lahan bisa digunakan kembali untuk keperluan lain.”
DPRD Balikpapan juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan untuk segera merumuskan langkah konkret guna mencegah krisis sampah di masa depan. Menurut Alwi, DLH harus transparan dalam menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil kepada masyarakat, karena masalah sampah bukan hanya soal pengelolaan, tetapi juga terkait dengan keberlangsungan kehidupan kota Balikpapan di masa mendatang.
“Masyarakat juga perlu tahu apa langkah yang akan diambil. Ini bukan hanya tentang pengelolaan sampah, tetapi tentang masa depan kota kita,” pungkas Alwi.(sb-02)