SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mengadakan Rapat Kewaspadaan Dini terhadap Pencegahan Konflik di Provinsi, Kabupaten/Kota pada Triwulan III.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Hj Ratna, mengungkapkan beberapa konflik yang membutuhkan koordinasi antar-OPD untuk penanganannya.
Salah satu potensi konflik adalah penggunaan Logo Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mendukung Ganjar Pranowo, yang menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
“Ini sempat membawa keributan di masyarakat yang bilang kita berkubu dengan Pak Ganjar, padahal ini akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya di Ruang Ocenia Hotel Aston Samarinda, Selasa (14/11/2023).
Konflik lain melibatkan deklarasi calon Daerah Otonomi Baru Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan dugaan penyimpangan ajaran agama oleh Yayasan Kencana Unggul Tenggarong.
Masalah konflik lahan di Kota Samarinda dan sengketa lahan antara PT Pupuk Kaltim dan kelompok masyarakat juga menjadi fokus perhatian.
“Dari pemprov, apabila Galian C tersebut dilakukan penutupan, maka proses pembangunan Kabupaten Paser terganggu atau terhambat, karena Galian C merupakan sumber pendukung bahan bangunan di Paser,” jelas Ratna. Diskusi ini, dihadiri oleh berbagai pihak seperti Kepala Bagian Pemerintahan, Biro Pemerintahan, dan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kaltim, diharapkan dapat menghasilkan solusi yang netral tanpa memihak kelompok tertentu.(adv/sb-02/diskominfokaltim)
