DPRD Kaltim

Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Kaltim: DPRD Dorong Akses Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan

116
×

Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Kaltim: DPRD Dorong Akses Pendidikan, Ekonomi, dan Kesehatan

Share this article
Anggota DPRD Kaltim Shemmy Permata Sari

SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Shemmy Permata Sari, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas hidup perempuan di Kaltim sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Menurut Shemmy, tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kalimantan Timur merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian khusus melalui kebijakan yang berpihak pada perempuan.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk menciptakan perempuan yang mandiri dan mampu berperan dalam pembangunan daerah,” tegas Shemmy.
Ia menyoroti bahwa program pendidikan khusus bagi perempuan, terutama di wilayah terpencil, harus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Lebih lanjut, Shemmy menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kerja, akses terhadap permodalan, serta peluang berwirausaha. Menurutnya, perempuan yang berdaya secara ekonomi akan lebih mandiri dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam masyarakat.
“Kita perlu menciptakan ekosistem yang mendorong kemajuan perempuan, baik di ranah domestik maupun dalam dunia usaha dan pekerjaan formal,” tambahnya.
Shemmy juga menyoroti aspek layanan kesehatan reproduksi, yang masih sulit diakses oleh perempuan di pelosok Kalimantan Timur. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan yang ramah perempuan, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Masalah pernikahan dini juga menjadi perhatian utama. Shemmy mendesak adanya kampanye pencegahan pernikahan anak melalui pendekatan keluarga dan pendidikan berbasis komunitas, guna melindungi masa depan anak perempuan.
Tak kalah penting, Shemmy menegaskan perlunya peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, khususnya di sektor pemerintahan dan kebijakan publik. Menurutnya, representasi perempuan yang memadai akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus bekerja keras untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar lebih dihargai, diberdayakan, dan diberikan kesempatan yang setara di semua sektor,” pungkas Shemmy.(adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *