Uncategorized

Pj Gubernur Kaltim Jadi Narasumber Seminar Nasional Perumahan Rakyat

146
×

Pj Gubernur Kaltim Jadi Narasumber Seminar Nasional Perumahan Rakyat

Share this article
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perumahan Rakyat pada Kongres II Himperra di Ballroom The Raffles Hotel Ciputra World Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023)

JAKARTA,suarabalikpapan.com-Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi narasumber Seminar Nasional Perumahan Rakyat pada Kongres II Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) bertema Menyongsong Indonesia Emas 2045, Tanpa Backlog Perumahan, di Ballroom The Raffles Hotel Ciputra World Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Dalam paparannya, Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan salah satu urusan wajib yang menjadi persoalan di daerah adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. “Persoalan sekarang adalah terjadinya data yang tidak sinkron di daerah. Ada perbedaan persepsi terkait selisih kebutuhan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” ungkapnya.
PUPR lanjunya, menterjemahkan base of data berdasarkan rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga basisnya adalah program, sementara BPS berbasis jumlah rumah. “Para pemangku kepentingan di tingkat pusat berbeda persepsi data. Di lapangan pun dipersulit oleh kenyataan yang punya wilayah tidak punya data juga. Akhirnya para pengembang bekerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Akmal mengungkapkan masalah ini terjadi, karena persoalan egoisme sektoral yang sangat tinggi. “Urusan perumahan dan kawasan pemukiman itu adalah Menteri PUPR, termasuk membuat Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), termasuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri,” rincinya.
Bagaimana masing-masing kabupaten dan kota menterjemahkan NSPKnya dengan baik, ketika data yang dimiliki tidak sama? “Persoalan kita adalah persoalan data. Mungkin inilah yang menjadi penyebab ketika membuat kebijakan,” tuturnya.
Akmal mengatakan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak sama di daerah dengan pendekatan yang sama, itu merupakan sebuah problem. Bagaimana caranya menyelesaikan ini? “Kami sekarang sedang menyusun bersama ITB membuat data-data Presisi,” jelasnya. Untuk apa membuat data presisi? “Kita harus menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, kota, kabupaten sampai ke desa harus sama,” pungkasnya.(adv/sb-01/diskominfokaltim)    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *