SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Program umrah gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bagi para marbot dan penjaga rumah ibadah terus menjadi perhatian publik, termasuk kalangan legislatif. DPRD Kaltim menyoroti pentingnya mekanisme seleksi yang transparan serta pengawasan yang ketat agar program ini tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengapresiasi percepatan pelaksanaan program ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memenuhi janji politik yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Namun, ia menekankan bahwa kecepatan realisasi harus diiringi oleh ketelitian administratif dan akuntabilitas publik.
“Kita tentu mengapresiasi percepatan ini, tetapi kualitas pelaksanaannya juga harus dijaga. Program semacam ini harus mampu menjangkau mereka yang benar-benar layak tanpa membuka celah penyalahgunaan,” ujar Sarkowi.
Sarkowi menyebutkan bahwa indikator obyektif dalam proses seleksi sudah mulai terlihat, salah satunya adalah penggunaan lama masa pengabdian marbot sebagai tolok ukur utama. Ia juga mengapresiasi sistem pengumpulan biodata calon peserta oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Kaltim sebagai langkah awal yang baik, meski tetap menilai perlunya verifikasi independen untuk memastikan keabsahan data.
Meski mendukung program ini, DPRD Kaltim tidak menutup mata terhadap potensi penyimpangan. Sarkowi menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan aktif dan siap memanggil instansi pelaksana bila ditemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan.
“Pintu evaluasi selalu terbuka. Kalau memang nanti ada kekeliruan, kita akan bahas bersama. Yang penting semua pihak terbuka untuk perbaikan ke depan,” tambahnya.
Namun, ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tidak terhambat oleh kecurigaan berlebihan. Evaluasi, menurutnya, seharusnya dilakukan berdasarkan hasil, bukan asumsi awal.
“Kita hindari sikap apriori. Biarkan pemerintah menjalankan terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita bisa lakukan evaluasi secara objektif,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim yang menjadi mitra kerja Biro Kesra, menegaskan akan terus memantau perkembangan implementasi program umrah gratis marbot Kaltim, baik dari sisi teknis maupun pertanggungjawaban anggaran.
DPRD berkomitmen agar program yang menyentuh kebutuhan spiritual masyarakat ini dikelola secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.(adv)
Program Umrah Gratis untuk Marbot di Kaltim Dipantau DPRD, Percepatan Harus Diiringi Transparansi
