SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini agar bukan sekedar kewajiban untuk menyusun sebuah rencana, tetapi output dan outcome yang akan dihasilkan benar-benar sebuah komitmen untuk menumbuhkan diversifikasi ekonomi menuju transformasi ekonomi.
Dikatakan, bicara menuju transformasi ekonomi, maka percepatan transformasi ekonomi itu apa saja yang harus disiapkan dan investasikan dari sekarang. Jika saat ini APBD Kaltim dari tahun ke tahun meningkat, bahkan proyeksikan tahun depan sekitar Rp19, triliun lebih, sampai 2026 akan melampaui Rp20 triliun. “Pertanyaannya, Kaltim mau berinvestasi apa dengan APBD sebesar ini. Pendapatan kita dari pajak BBM yang tinggi karena harga yang baik, kita dapat royalty, dapat bagi hasil karena harga minyak yang baik. Kalau tidak terjadi krisis lagi di negara lain, harga-harga turun akan mempengaruhi pendapatan meskipun 54 persen pendapatan kita sudah bersumber dari pendapatan asli daerah, jadi posisinya lebih besar pendapatan asli daerah dibandingkan penerimaan dari dana transfer yang biasanya menjadi tulang punggung ABPD,” papar Sri Wahyuni saat membuka Pra Musrenbang RKPD Kaltim tahun 2024, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, belum lama ini.
Tentu ini menjadi pertanyaan besar, lanjut Sri Wahyuni, dana yang besar juga harus bijak, sebagaimana Kaltim memiliki pendapatan dan akan diinvestasikan ke mana. Supaya pendapatan itu tidak habis sebagai belanja habis pakai, tapi meninggalkan jejak outcame, meninggalkan manfaat yang berkelanjutan ke depan. Itulah menurut dia, mengapa isu transformasi ekonomi menjadi sangat penting.
“Tentu kita berharap kebijakan untuk penguatan transformasi ekonomi tidak hanya dilakukan dilingkungan Pemprov Kaltim, tetapi kita juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota mengalokasikan sumber daya, memperhatikan setiap perencanaan pembangunan untuk percepatan transformasi ekonomi ini di wilayahnya masing-masing.” tegasnya.
Selain itu, ada beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan tematik ini, misalnya terkait bantuan keuangan hibah dan bansos, ini akan di siapkan menu-menu yang akan menopang penguatan transformasi ekonomi, penguatan infrastruktur wilayah, termasuk peningkatan SDM.
“Jadi kita harus konsisten, jangan sampai nanti demi memenuhi kebutuhan kabupaten dan kota, menyebabkan kita tidak konsisten dengan tema dari RKPD yang diusung. Mungkin ada porsi kebutuhan yang nanti bisa dialokasikan lewat perangkat daerah, tetapi ada kebijakan mandatory dari Pemprov Kaltim dari APBD yang dialokasikan untuk merealisasikan tema dalam RKPD ini. Pengalokasian anggaran ini, sekali lagi kita harapkan kabupaten dan kota bisa melakukan sinergi yang baik” harapnya.(sb-02/adv/kominfo-kaltim)
