RPJMD Kaltim 2025-2030 Dibedah DPRD, Fokus pada Hilirisasi SDA dan Program Unggulan Gratispol-Jospol

SAMARINDA,suarabalikpapan.com – DPRD Kalimantan Timur mulai melakukan pembahasan intensif terhadap draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025-2030. Dokumen strategis yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim ini menjadi cetak biru pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Panitia Khusus (Pansus) RPJMD yang dibentuk DPRD Kaltim secara resmi mulai mengkaji arah kebijakan, program prioritas, dan target capaian dalam dokumen tersebut. Ketua Pansus, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa RPJMD harus memuat indikator keberhasilan yang konkret dan terukur, bukan sekadar narasi politik.
“Kami menyoroti bagaimana peta kebijakan ini disusun dan akan dijalankan tiap tahunnya. Ukuran keberhasilannya harus konkret, tidak hanya narasi,” ujar Syarifatul usai rapat perdana dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Rabu (9/7/2025).
Salah satu fokus utama pansus adalah evaluasi program unggulan Gratispol dan Jospol. Menurut Syarifatul, dua program yang diusung kepala daerah ini perlu dirinci lebih jelas dalam rencana kerja tahunan agar tidak berhenti pada tataran simbolis semata.
Selain itu, isu hilirisasi sumber daya alam (SDA) juga menjadi sorotan utama dalam pembahasan RPJMD. Di tengah ketergantungan Kaltim terhadap sektor ekstraktif, DPRD mendorong adanya strategi konkret untuk mendorong transformasi ekonomi daerah.
“Hilirisasi bukan lagi opsi, tapi kebutuhan. Apalagi cadangan sumber daya kita tidak abadi. Harus ada strategi konkret untuk menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja,” tegas politisi Golkar tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian. Pansus DPRD Kaltim ingin memastikan bahwa seluruh indikator capaian pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan konsistensi anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan lima tahun mendatang.
“Kami ingin pembangunan lima tahun ke depan benar-benar terarah, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Rapat lanjutan akan segera digelar guna membahas lebih dalam aspek pendanaan, monitoring, serta evaluasi antarprogram dalam RPJMD Kaltim 2025-2030.(adv)