BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), di Gedung Parlemen Balikpapan, pada Selasa (2/8/2022).
Ditemui media ini usai rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, ada beberapa hal-hal prioritas yang menjadi pertimbangan komisi III untuk dibahas dalam KUA PPAS, seperti permasalahan persampahan. “DLH menyampaikan bahwa dalam pembahasan ini anggarannya sudah dipagu sehingga teman-teman Komisi III dapat memberikan saran dan pendapat,”kata Sabaruddin.
Dirinya menjelaskan, ada hal-hal yang perlu dibahas terutama soal kebersihan, sebab Balikpapan identik dengan kota yang bersih, tapi tidak ditunjang dengan fasilitas pendukung. “Pertimbangannya, katakanlah bak sampah dalam bentuk kontainer yang tersebar di 34 Kelurahan dan 6 Kecamatan,” ujar Sabaruddin selaku Koordinator Komisi III.
Selain itu, komisi III juga memandang perlu adanya penerangan di setiap tempat pemakaman umum (TPU) di Balikpapan. Hal ini untuk membantu penerangan ketika ada pemakaman di malam hari. “Sebab masih ada masyarakat yang menggunakan genset sebagai penerangan TPU,” akunya.
Begitu juga dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Manggar yang sudah tidak memadai untuk dikembangkan, sehingga ada beberapa masukan ketika tidak cukup untuk dibuatkan lahan, bisa memanfaatkan teknologi dengan sistem tumpang gali dan sebagainya.
Sabaruddin juga menyinggung tentang pemeliharan lahan mangrove yang dialokasikan dana operasional cukup banyak. Namun tidak ada kontribusi untuk kota Balikpapan. “Begitu juga dengan Kebun Raya Balikpapan (KRB) di KM 15 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara yang memakan dana operasional kurang lebih sekitar Rp 3 miliar, tapi tidak ada kontribusi ke Balikpapan,” tegasnya.
Sabaruddin menambahkan, terkait pagu anggaran menurut Bappeda-Litbang apabila ada OPD terkait yang ingin berinovasi untuk kepentingan masyarakat Balikpapan silakan pagu anggaran ditambah. “Jadi dalam pembahasan KUA PPAS ada penambahan dan pengurangan anggaran. Tapi sekiranya ada inovasi atau program pro-rakyat nggak ada masalah kalau anggaran ditambah,” pungkas anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi Gerindra ini.(sb-02)
