SAMARINDA,suarabalikpapan.com- Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, di Auditorium Lantai 2 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim, di Samarinda, Rabu (25/5/2022)
Opini WTP ini merupakan kedelapan kalinya secara beruntun diterima Pemkot Samarinda sejak tahun 2014. Serah terima LKPD diterima langsung Wali Kota Samarinda Andi Harun dari Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar didampingi Ketua DPRD Kota Samarinda H Sugiono dan 4 Kepala Daerah di Kaltim.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyambut gembira atas raihan opini WTP tersebut. Beliau menyampaikan apresiasi setinggi- tingginya untuk BPK RI yang telah menjalankan fungsi untuk memastikan pemeriksaan keuangan di Pemkot Samarinda secara tertib dan akuntabel. “Kita akan tetap berusaha untuk menindaklanjuti catatan keuangan dari BPK sekecil apapun atas tata kelola keuangan di pemerintah daerah,” kata Andi Harun.
Ia menegaskan mempertahankan prestasi lebih berat dari pada mencapainya. Semoga laporan keuangan Pemkot Samarinda dan Pemerintah daerah yang hadir dalam kesempatan itu akan semakin baik. Menurutnya, opini WTP bukan tujuan akhir tetapi bagaimana komitmen dalam mewujudkan pemerintah yang profesional dan bebas korupsi. “Jadi kita sebagai kepala daerah harus tetap berhati-hati, karena banyak juga kepala daerah di tempat lain yang pemerintahannya meraih opini WTP tapi masih tetap terjaring OTT oleh aparat hukum,” sindirinya.
Untuk itu, sambung dia pentingnya komitmen kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih bebas korupsi. Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar dalam sambutanya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah atas kerjasama yang baik selama pemeriksaan berlangsung. “Pemeriksaan ini sudah menjadi tugas BPK dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah daerah. Dengan tujuan menyatakan suatu laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehat, baik dan tidak bermasalah,” pungkasnya.(sb-02)
