SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan pada tahun 2022, angka stunting di provinsi ini mencapai 23,9 persen. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah merumuskan sepuluh upaya yang akan dilaksanakan dari tahun 2023 hingga 2026. “Ada 10 upaya yang dilakukan sejak 2023 hingga 2026 untuk menangani stunting di Provinsi Kaltim,” ungkap Sekda Sri Wahyuni, Kamis (09/11/2023).
Pemprov Kaltim terus berupaya keras untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Benua Etam dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan target untuk mengurangi angka stunting hingga tahun 2026.
Salah satu langkah pertama adalah memprioritaskan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2024-2026 dengan target mengurangi angka stunting hingga 10 persen pada tahun 2026. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten dan kota. Upaya lainnya mencakup peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, Puskesmas, dan Posyandu, serta fasilitas kesehatan lainnya. Pemprov Kaltim juga akan fokus pada penanganan kawasan kumuh dan memberikan bantuan rumah layak huni serta bantuan beras fortifikasi.
“Dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil. Serta aksi bergizi pada anak sekolah, MAN dan pesantren,” katanya. Pemerintah Provinsi Kaltim juga akan menerapkan Program Orang Tua Angkat bagi Anak Beresiko Stunting dan merencanakan pelaksanaan Rembuk Stunting sebagai praktik terbaik dalam penanganan stunting di kabupaten dan kota pada tahun 2023. Langkah terakhir adalah sinkronisasi kegiatan antara perangkat daerah, antar level pemerintah, dan antar pemangku kepentingan. Pihaknya juga berupaya mengalokasikan bantuan keuangan Pemerintah Desa di Kaltim untuk fokus pada penanganan stunting pada tahun 2024.
“Termasuk, alokasi bantuan keuangan Pemerintah Desa se Kaltim 2024, kita upayakan dapat difokuskan terhadap penanganan stunting,” imbuhnya.
Meskipun upaya yang dilakukan sangat mulia, Sekda Kaltim mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Hanya 34 persen dari 4.955 Posyandu yang aktif hingga saat ini, dan tidak semua Posyandu dan Puskesmas memiliki alat pendeteksi dini bayi yang memadai. Namun, Pemerintah Provinsi Kaltim tetap berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting ini demi kesejahteraan masyarakat.(adv/sb-02/diskominfokaltim)
