TANA PASER,suarabalikpapan.com-Keterbukaan atau transparansi menjadi prinsip legislatif sebagai penyambung lidah masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi dalam kegiatan Uji Publik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pansus DPRD Provinsi Kaltim di Jakarta baru-baru ini.
“Keterbukaan atau transparansi menjadi prinsip legislatif sebagai penyambung lidah masyarakat,” kata Hendra Wahyudi, Rabu (14/6/2023).
Dalam kegiatan uji publik yang digelar di Jakarta tersebut menghadirkan narasumber Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri Rooy John Salamony, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Marbun, dan Kepala BPKAD Kaltim Fahmi Prima Laksana.
Kegiatan tersebut, lanjut Hendra Wahyudi dalam rangka menyerap berbagai masukan maupun saran hingga penyempurnaan Raperda Provinsi Kaltim tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia mengaku, berbagai masukan dari masyarakat akan menambah kesempurnaan dan kualitas dalam menentukan arah kebijakan. Karena apa yang disampaikan sudah pasti menjadi keinginan dan benar-benar dibutuhkan dalam lingkungan.
“Pendapat dan masukan dari masyarakat yang telah dilalui akan menambah kesempurnaan dan kualitas dalam menentukan arah kebijakan termasuk dalam perancangan peraturan daerah,”katanya.
Pada kesempatan tersebut, ia sangat mengapresiasi DPRD Provinsi Kaltim serta pihak yang terlibat dalam kegiatan uji publik tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut.
“Kami mengapresiasi kegiatan uji publik yang dilakukan ini, semoga Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah itu mendapat masukan positif demi menyempurnakan upaya pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi,” harapnya.(sb-06)
