Provinsi Kaltim

Wagub Hadi Berharap PKH Berimbas Turunkan Stunting

51
×

Wagub Hadi Berharap PKH Berimbas Turunkan Stunting

Share this article
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi

SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi berharap Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan pelaksanaan PKH juga berimbas pada penurunan kasus stunting.

“Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, dan setidaknya salah satu dari Program Keluarga Harapan dapat pencegahan stunting pada anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” pesan Wagub Hadi Mulyadi saat membuka Rakor Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Kaltim tahun 2023 di Balikpapan beberapa hari lalu. Wagub mengatakan saat ini pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sedang gencar melakukan kegiatan penanggulangan kasus stunting pada anak dengan berbagai upaya, diharapkan mampu menekan kasus stunting.
“Melalui PKH kepada keluarga penerima manfaat, Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting, karena TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting,” tandasnya.
Wagub Hadi Mulyadi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltim menekankan perlunya menggalang komitmen lintas sektor dengan melibatkan masyarakat, serta menggerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, aktivis, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan sebagai upaya bersama untuk mengentaskan kasus gizi buruk di wilayah Kaltim.
“TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan support dalam hal finansial, dan sarana prasarana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilapangan. Dan berharap kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan penguatan kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dibentuk,” ujarnya.
Selain dengan adanya TPK, Wagub Hadi Mulyadi mengatakan, komitmen bersama untuk mengentaskan stunting juga sangat diperlukan. Mulai dari tingkat pusat hingga desa bahkan tingkat memerlukan komitmen kuat untuk bersama-sama memerangi stunting. Hal ini sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan komitmen nasional yang harus didukung. Selain itu, masyarakat harus terus didorong untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita. Juga meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA.
“Dengan dukungan dan komitmen semua pihak, kita optimistis tahun 2022 ini kasus stunting di Kaltim bisa ditekan, serta mampu menurunkan prevalensi stunting menjadi 12,83 persen pada tahun 2024 mendatang,” tegas Hadi Mulyadi.(sb-02/adv/kominfo-kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *