Provinsi Kaltim

Wagub : Perda RTRW Kaltim Acuan Penyusunan RPJPD dan RPJMD

35
×

Wagub : Perda RTRW Kaltim Acuan Penyusunan RPJPD dan RPJMD

Share this article
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi

SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Provinsi Kaltim tahun 2022-2042, setelah disetujui DPRD Kaltim dari Ranperda, diharapkan dipercepat pengesahannya. Perda RTRW menurut Wagub berperan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim.

“Termasuk acuan dalam revisi RTRW kabupaten dan kota se Kaltim serta acuan dalam pemanfaatan ruang pengembangan wilayah provinsi, invetasi, perizinan, sekaligus dasar pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur,” kata Wagub Hadi Mulyadi usai Rapat Paripurna ke-11 DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda pendapat akhir Gubernur Kaltim terhadap Ranperda menjadi Perda tentang RTRW Provinsi Kaltim tahun 2022-2042, di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Selasa (28/3/2023). Mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini mengatakan tantangan Pemprov Kaltim memang harus ada penyesuian keberadaan Ibu Kota Negera (IKN) Nusantara, dan pemerintah pusat meminta Provinsi Kaltim menjadi prioritas. Sesuai target Strategi Nasional (Stranas) KPK terhadap lima provinsi yaitu Riau, Papua, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Kaltim. Dan Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR/BPN.
“Alhamdulillah, responnya bagus, dan secara umum tidak ada masalah, karena saya langsung hadir pada rapat dengan Kementerian ATR/BPN, untuk menjelaskan terkait upaya percepatan mendapatkan persetujuan subtansi dari Menteri ATR/BPN,” jelasnya. Ditambahkan, Pemprov Kaltim sangat memerlukan percepatan dalam penetapan Perda RTRW, terutama dalam rangka peningkatan iklim investasi di daerah, dan percepatan dalam pengembangan wilayah mitra IKN Nusantara, agar dapat mendukung aktivitas IKN sehingga disparitas wilayah dapat dihindari.
“Setelah persetujuan DPRD Kaltim dengan penandatanganan bersama Gubernur dan DPRD terhadap Ranperda menjadi Perda tentang RTRW Provinsi Kaltim tahun 2022-2042, setelah dilakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.(sb-02/adv/kominfo-kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *