BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komite II DPD RI dipimpin Yorrys Raweyai, di Kantor Balaikota, pada Senin (14/4/2021).
Kunker dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Ikut mendampingi Wali Kota Rahmad Mas’ud diantarnya Sekda Provinsi Kaltim M Sa’bani, Sekda Kota Balikpapan Sayid MN Fadli dan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto.
“Dalam setiap kunjungan kerja dan pertemuan, kami sosialisasikan betapa pentingnya DPD Provinsi dan DPD RI sebagai representasi dari wilayah masing-masing untuk bersama berbicara pada pimpinan daerah dan pimpinan nasional. Kami punya tagline yaitu mewujudkan dari daerah, untuk Indonesia,” kata Yorrys Raweyai.
Pada kesempatan tersebut dibahas mengenai kebutuhan air bersih di daerah terutama di Balikpapan. “Jadi, intinya kita ingin mendengar, apa saja masalah yang dihadapi terkait sumber daya air, baik kondisi, ketersediaan dan pengelolaannya,” kata pria asal Papua ini.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto mengatakan, saat ini Balikpapan masih mengalami defisit air baku. Hal itu juga bisa terlihat belum seluruhnya warga yang menikmati pelayanan air bersih PDAM. Saat ini bahkan ketersediaan air baku baru sekitar 1,3 liter perdetik.
Pihaknya hanya mampu menyanggupi penambahan air baku 820 liter per detik jika Waduk Teritip beroperasi nomal dan pembangunan Embung Aji Raden dan Bendungan Sepaku Semoi rampung. “Memang masih ada kekurangan, kurang lebih sekitar 1.200 liter per detik itu memang masih menjadi PR kami untuk mencari potensi-potensi yang bisa kita andalkan untuk memenuhi kebutuhan air bakunya Balikpapan,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani, ia mengatakan sumber daya air Kaltim cukup besar, namun tidak menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi.”Ini hal klasik, air baku berlimpah, tapi faktanya, masyarakat kekurangan air bersih,” ujar Sa’bani.
Menurut Sa’bani, dua dari tiga kota di Kaltim, Balikpapan dan Bontang di kelilingi laut, sehingga wajar kekurangan air bersih. “Tapi, Samarinda, kota itu dilalui Sungai Mahakam. Sungai besar di Kaltim, tapi mengalami kekurangan air bersih juga. Itu, belum lagi tujuh kabupaten lainnya,” jelasnya.
Karenanya, Sa’bani menegaskan selayaknya pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan instansi terkaitnya, mengolah air baku dengan menyiapkan WTP, transmisi dan jaringan distribusinya. “Kolaborasi aja lah, kita siap dukungan dan jalin kerjasama Kementerian PUPR serta instansi pusat lainnya. Termasuk UU Cipta Kerjanya, agar swasta terlibat membangun sarana air bersihnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya agar kebutuhan air bersih warga Balikpapan terpenuhi di atas 80 persen sambungan rumah dengan jangkauan layanan air PDAM. “Kita tahu bahwa kendala cakupan layanan PDAM terkait erat dengan minimnya Sumber Daya Air (SDA) berupa air baku untuk dikelola menjadi air bersih. Harapan kita, sambungan rumah bisa terpenuhi dengan memanfaatkan jaringan air baku diantaranya dari bendungan Sepaku Semoi 500 meter kubik perdetik, bendungan Aji Raden 150 liter per detik dan bendungan Teritip 200 liter per detik,” kata Wali Kota Rahmad Mas’ud.(sb-02)
Comment