DPRD Balikpapan

Warga Soroti Tertundanya Pembangunan RSUD Baltim dalam Reses Muhammad Raja Siraj

52
×

Warga Soroti Tertundanya Pembangunan RSUD Baltim dalam Reses Muhammad Raja Siraj

Share this article
Warga Lamaru, Balikpapan Timur, menyoroti tertundanya pembangunan RSUD Balikpapan Timur saat reses anggota DPRD Muhammad Raja Siraj.

BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com — Warga Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, menyampaikan sejumlah aspirasi dalam kegiatan reses anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, pada Selasa (21/10/2025) sore.
Isu utama yang mengemuka adalah tertundanya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balikpapan Timur, diikuti dengan persoalan pendidikan, infrastruktur jalan dan drainase, hingga bidang pertanian.
Dalam sambutannya, Muhammad Raja Siraj menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
“Selama masa reses, 45 anggota DPRD tidak bekerja di kantor, tetapi turun langsung ke daerah pemilihannya untuk berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Salah seorang warga, A’an, mempertanyakan kejelasan pembangunan RSUD Balikpapan Timur yang hingga kini belum terealisasi. Menurutnya, ketiadaan rumah sakit di wilayah tersebut menyulitkan warga, terutama dalam situasi darurat.
“Kalau ada kecelakaan, pasien masih harus dibawa ke RS Kanujoso. Jauh dan sering macet. Kami butuh rumah sakit yang dekat dan cepat diakses,” keluhnya.
Menanggapi hal itu, Muhammad Raja Siraj menjelaskan bahwa proyek pembangunan RSUD Balikpapan Timur sudah direncanakan dan dianggarkan, namun terkendala akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Anggarannya sekitar Rp200 miliar. Kami di DPRD, khususnya di Badan Anggaran, terus memperjuangkan agar proyek ini tidak ditunda lagi,” tegasnya.
Warga lainnya, Nani, menyoroti kurangnya fasilitas pendidikan di Balikpapan Timur. Ia mengeluhkan anaknya yang harus bersekolah siang hari karena keterbatasan ruang belajar.
“Anak saya kelas 2 SD tapi masuk pukul 13.00 karena ruang kelas terbatas. Untuk masuk SMK Negeri juga sulit, kadang orang tua harus keluar biaya tambahan,” ujarnya.
Raja mengakui persoalan tersebut. Menurutnya, kekurangan ruang belajar menjadi isu tahunan yang selalu diusulkan masyarakat.
“Khusus di Lamaru memang sudah ada SMK Negeri 5 dan SMA Negeri 7, tapi penambahan ruang belajar tetap kami dorong setiap tahun,” jelasnya.
Aspirasi lain datang dari Ardiansyah, warga RT 2, yang meminta kelanjutan proyek pengerukan saluran air dan perbaikan jembatan kecil di lingkungan mereka. Ia menyebut beberapa rumah terancam longsor akibat proyek drainase yang belum tuntas.
“Kalau bisa, paret itu disambung sampai ujung. Jalan juga banyak yang berlubang dan membahayakan warga,” katanya.
Raja merespons dengan meminta dokumentasi dan titik lokasi kerusakan agar dapat ditindaklanjuti bersama instansi teknis.
“Kami butuh data dan foto lapangan supaya bisa mengusulkan perbaikan secara konkret. Namun perlu diingat, ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota,” ujarnya.
Sementara itu, Harjito, warga RT 10, menyoroti pentingnya memilih ketua RT yang berkualitas di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Dengan adanya IKN, semoga warga lebih bijak memilih pemimpin lokal yang peduli pada lingkungannya,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Muhammad Raja Siraj mendukung penuh harapan warga. Ia mengimbau agar masyarakat menentukan pilihan secara mandiri tanpa intervensi pihak mana pun, termasuk legislatif.
“Pilihlah pemimpin yang benar-benar bekerja untuk warga,” tutupnya.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *