Kota Balikpapan

Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI, Bahas Potensi Industri Sawit di Kaltim

792
×

Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI, Bahas Potensi Industri Sawit di Kaltim

Share this article
Para narasumber workshop jurnalistik dengan tema "Tinjauan Tantangan Implementasi Kebijakan FPKM di Kaltim Terhadap Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar workshop jurnalistik dengan tema “Tinjauan Tantangan Implementasi Kebijakan FPKM di Kaltim Terhadap Potensi Pengembangan Ekonomi Daerah”.
Acara yang berlangsung Kamis (25/07/2024) mengundang berbagai tokoh penting, termasuk Ketua PWI Pusat Henry CH Bangun, Ketua GAPKI Eddy Martono, perwakilan Polda Kaltim, Pimred Warta Ekonomi, Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, serta jurnalis lokal.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menegaskan komitmen GAPKI untuk mendukung kemajuan pers di Indonesia.
“Melalui media massa, informasi positif tentang industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis Indonesia dapat disebarkan lebih luas,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi industri sawit, seperti isu hak asasi manusia, lingkungan, dan keberlanjutan yang sering menjadi sorotan negatif.
“Ketidakseimbangan informasi menciptakan persepsi yang tidak akurat tentang industri sawit,” tambahnya.
Eddy mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki sekitar 16 juta hektar lahan sawit dengan 745 pengusaha tergabung dalam GAPKI. Dari total tersebut, 40 persen lahan dikelola oleh petani.
Industri sawit berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dengan ekspor tahunan mencapai 600 triliun rupiah ke negara-negara seperti China, India, Bangladesh, Timur Tengah, dan Uni Eropa. Namun, sejak moratorium tahun 2011, tidak ada izin baru untuk pembukaan kelapa sawit, menyebabkan stagnasi produksi.
“Tantangan lain adalah perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan berpotensi menurunkan produksi sekitar 2,6 juta hektar,” ujarnya.
Eddy juga menekankan pentingnya perusahaan perkebunan memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU), sesuai Keputusan MK 138 tahun 2015.
“Pengelolaan perkebunan harus baik dan menerapkan kaidah pembangunan berkelanjutan (ISPO),” jelasnya.Ketua PWI Pusat, Henry CH Bangun, mengajak para wartawan untuk bijak menyikapi isu sawit yang menjadi pemberitaan nasional dan internasional.
“Wartawan harus independen tapi juga berpihak pada nasib petani sawit yang bergantung pada sektor ini,” katanya.
Henry menambahkan, berita negatif yang tidak berdasarkan sumber yang jelas dapat merugikan masyarakat yang bergantung pada industri sawit.
Melalui workshop ini, diharapkan para jurnalis dapat membantu menyebarkan informasi yang seimbang dan mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui industri kelapa sawit.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *