TANA PASER,suarabalikpapan.com-Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana SE, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kegiatan ini berlangsung di Aula Desa Mendik Makmur Kecamatan Long Kali dihadiri sejumlah tokoh pemuda, adat, kepala desa hingga masyarakat umum.
Dalam pemaparannya, Yenni mengatakan, untuk memenuhi hak atas keadilan dan mewujudkan persamaan dimata hukum, Pemprov Kaltim mengeluarkan kebijakan semua masyarakat Kaltim, terutama yang tidak mampu mendapatkan pelayanan hukum secara gratis. “Pemerintah Kaltim berupaya agar masyarakat kalangan menengah kebawah atau tidak mampu mendapatkan layanan hukum gratis ketika menghadapi permasalahan hukum,” Kata Yenni, Sabtu (4/12/2021).
Diakui Yenni, masih banyak masyarakat yang membutuhkan batuan hukum terkait masalah sertifikat tanah yang hingga saat ini belum diterima oleh masyarakat. “Ada beberapa warga yang mengeluhkan pada saat rumahnya terjadi kebakaran, hingga saat ini belum menerima sertifikat tanahnya dan itu sudah berjalan beberapa tahun, dan itu yang akan saya bantu untuk menanyakan ke BPN terkait permasalahan tersebut,” akunya.
Walaupun dengan adanya layanan tersebut, Yenni mengimbau agar masyarakat tidak melakukan permasalahan yang melawan hukum. “Saya berharap agar kita semua tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum,” harapnya.
Yenni mengatakan, walaupun perda telah diterbitkan namun harus menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis. “Kita semua masih menunggu Pergub sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda, di Pergub tersebutlah tertera secara detail pelaksanaannya,” tutup Yenni.(sb-06)
