DPRD Kaltim

Yusuf Mustafa Bahas Masalah dan Tantangan Pemilukada Langsung dalam Kegiatan PDD di Balikpapan Selatan

105
×

Yusuf Mustafa Bahas Masalah dan Tantangan Pemilukada Langsung dalam Kegiatan PDD di Balikpapan Selatan

Share this article
Anggota DPRD Kaltim, Dr. H. Yusuf Mustafa, membahas masalah dan tantangan Pemilukada langsung dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Balikpapan Selatan.

BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. H. Yusuf Mustafa, SH., MH., menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dengan tema “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” pada Rabu (22/10/2025).
Kegiatan berlangsung di Kompleks Perumahan Pondok Lestari RT 56, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan.
Acara ini menghadirkan anggot DPRD Balikpapan Hj Suwarni, dua narasumber, Ir. Nurdin Ismail dan Drs. Sutarno, dengan Siti Juriani sebagai moderator.
Dalam sambutannya, Yusuf Mustafa menyampaikan bahwa kegiatan seperti PDD menjadi sarana penting bagi wakil rakyat untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia menjelaskan, selain PDD, bentuk interaksi lain yang rutin dilakukan DPRD adalah reses dan sosialisasi peraturan daerah (perda).
“Kegiatan kali ini fokus pada Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya. Saya harap bapak dan ibu sekalian dapat memahami betapa pentingnya tema ini bagi kemajuan demokrasi di daerah,” ujar Yusuf Mustafa.
Sementara itu, narasumber Ir. Nurdin Ismail menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilukada langsung bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap konsep serta proses demokrasi di daerah, khususnya di Kalimantan Timur.
“Tujuannya agar kehidupan demokrasi di Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penting pula meningkatkan pemahaman terhadap sistem, etika, dan budaya politik di Indonesia demi terwujudnya demokrasi yang matang di daerah,” terang Nurdin.
Di sisi lain, Drs. Sutarno menyoroti aspek pembiayaan dalam Pemilukada langsung yang dinilai cukup besar, karena bersumber dari APBN dan APBD untuk kebutuhan KPU, Panwaslu, dan aparat keamanan.
Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak dan modern.
“Diperlukan regulasi yang jelas mengenai pendanaan dan transparansi pengelolaan dana politik dari calon, sponsor, maupun partai politik. Hal ini penting agar biaya politik dapat dikontrol dengan prinsip kejujuran dan keadilan, sehingga proses demokrasi menjadi bersih dari praktik-praktik yang mencederai integritas,” tegasnya.
Kegiatan ini mendapat respons positif dari warga sekitar. Peserta tampak antusias mengikuti sesi diskusi dan menyampaikan beragam masukan serta pertanyaan seputar pelaksanaan Pemilukada langsung di daerah mereka.(sb-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *