DPRD Kaltim

Yusuf Mustafa Dorong Kepemerintahan yang Baik Berbasis Nilai Budaya Bangsa di Balikpapan Tengah

239
×

Yusuf Mustafa Dorong Kepemerintahan yang Baik Berbasis Nilai Budaya Bangsa di Balikpapan Tengah

Share this article
Anggota DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Balikpapan Tengah dengan menekankan pentingnya kepemerintahan yang baik berbasis nilai budaya bangsa seperti gotong royong dan musyawarah.

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dr. H. Yusuf Mustafa, SH., MH., kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) dengan tema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber dari Nilai Budaya Bangsa”, Senin (6/10/2025).
Acara yang diselenggarakan di Jalan Sumber Rejo RT 40, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah ini turut menghadirkan dua narasumber, yaitu Ir. Nurdin Ismail dan Drs. Sutarno, dengan moderator Kaman Sagino.
Dalam sambutannya, Yusuf Mustafa menegaskan bahwa kegiatan PDD merupakan bentuk nyata interaksi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Selain PDD, interaksi tersebut juga dilakukan melalui kegiatan reses dan sosialisasi peraturan daerah (Perda).
“Kegiatan kali ini difokuskan untuk memberikan pemahaman bahwa ‘pemerintahan’ adalah sistem atau lembaga yang memerintah, sementara ‘kepemerintahan’ mengacu pada proses atau cara pemerintahan itu dijalankan,” ujar Yusuf.
Sementara itu, narasumber Ir. Nurdin Ismail menjelaskan bahwa kepemerintahan yang baik atau good governance merupakan konsep penting dalam tata kelola negara. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
“Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Namun, di Indonesia, nilai-nilai budaya bangsa juga harus menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan bermartabat,” terang Nurdin.
Ia juga menambahkan bahwa nilai-nilai budaya bangsa bukan hanya sebagai identitas nasional, tetapi juga sebagai dasar moral dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan harmonis.
Selain itu, Nurdin turut menyinggung pentingnya konsep Human Security, yang menitikberatkan pada perlindungan individu dan komunitas dari berbagai ancaman, baik fisik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Narasumber lainnya, Drs. Sutarno, menyampaikan bahwa cita-cita mewujudkan kepemerintahan yang baik tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya Indonesia.
“Gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, kesederhanaan, dan toleransi adalah nilai-nilai budaya yang bisa memperkuat proses kepemerintahan,” ujar Sutarno.
Menurutnya, dengan menjadikan nilai budaya sebagai pedoman, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berkeadilan, penuh kebersamaan, dan menjunjung tinggi kemanusiaan.
Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat sekitar. Warga tampak antusias mengikuti jalannya diskusi dan aktif memberikan masukan serta pertanyaan, khususnya terkait dengan Kepemerintahan yang Baik Bersumber dari Nilai Budaya Bangsa.(sb-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *