TANA PASER,suarabalikpapan.com-Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Paser menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Kabupaten Paser. Dalam rapat tersebut dihadiri Bupati dr Fahmi Fadli sekaligus memberikan pengarahan kepada peserta Rakor, yang berlangsung di Ruang Sadurengas, Sekretariat Pemkab Paser.
Pada Rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program Satu Data Paser pada 15 OPD dan jajaran camat di Paser. Bupati Paser menyampaikan, satu data merupakan kebijakan tata pengelolaan data dalam mewujudkan data yang akurat, akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah di akses oleh masyarakat.
Ketersediaan data yang berkualitas dan update merupakan hal yang penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, alat kontrol dan monitoring implementasi perencanaan pembangunan. Dalam kesempatan tersebut ia pun menyinggung hingga bulan ini realisasi dari kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai 50 persen. “Saya dapat informasi dari Kabag Pengadaan Barjas, hampir semua OPD yang memiliki kegiatan baru mencapai 20 persen saja realisasi, selama 6 bulan ini,” kata Fahmi, Selasa (28/6/2022).
Fahmi melanjutkan, saat melakukan rapat di Kementerian hal yang pertama ditanyakan dan disampaikan mengenai data. Ia pun juga menyayangkan jika terjadi perbedaan data dari Badan Pusat Statistik dan Persandian dengan data OPD yang tindak update.
“Saya menginginkan dengan adanya program satu data ini, semua data yang dibutuhkan selalu update dan dapat diakses melalui digital, dalam waktu dekat saya ada pertemuan dengan Kementerian mengenai lanjutan pembangunan bandara, saya mau data bandara harus siap,” tegasnya.
Bupati Paser menegaskan, program Satu Data Paser harus diwujudkan untuk semua OPD tanpa terkecuali. “Ini harus terwujud, saya akan pantau terus program ini,” cetusnya.
Belum optimalnya penyerapan anggaran di jajaran OPD kata Fahmi, menjadi atensi Pemkab Paser untuk mengatasi masalah tersebut, sementara pertengahan tahun, target realisasi anggaran yang terserap harus minimal mencapai 50 persen. “Ini yang mesti dikejar oleh masing-masing OPD, namun jangan sampai menumpuk dan akhirnya terburu-buru yang berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Paser, Ina Rosana menyampaikan dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik membutuhkan data yang akurat. Hanya saja, dalam memperoleh data yang akurat juga membutuhkan waktu dalam proses pengerjaannya.
“DKISP Paser melalui program satu data bertugas untuk membantu Bupati dalam menyampaikan kebijakan dan melaksanakan program kegiatan pada bidang DKISP dalam mewujudkan Paser yang Maju Adil dan Sejahtera,” ujarnya.(adv/tom).
